REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengingatkan seluruh anggotanya agar menggenjot kinerja pelayanan pascamasa libur di momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
"Setelah menikmati libur Lebaran, kami mulai bekerja lagi melayani warga masyarakat secara optimal," kata Cak Awi, sapaan akrabnya melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Selasa.
Optimalisasi kinerja salah satunya dengan langsung melaksanakan rapat untuk mendengarkan laporan dari sejumlah panitia khusus (pansus), pada Rabu (17/4).
"Salah satunya soal pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2023," kata Ketua DPRD Surabaya.
Cak Awi juga menyebut optimalisasi kinerja pada fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah dikebut. Para legislator berupaya merampungkan seluruh pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya, hingga memaksimalkan fungsi penganggaran atau anggaran dan mengintensifkan fungsi pengawasan, pembangunan, serta pemerintahan.
"Kami mempergunakan waktu yang tersedia untuk memacu kinerja sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, sebelum masa bakti DPRD Kota Surabaya 2019-2024 berakhir. Di tahun ini akan ada pelantikan para legislator baru," kata dia.
Cak Awi menyatakan seluruh pimpinan, anggota, hingga staf di lingkungan DPRD Kota Surabaya memiliki tugas mendorong munculnya pertumbuhan berbagai aspek di masyarakat, tentunya bersama dengan pemerintah kota (pemkot) setempat.
Karena itu, upaya komunikasi dan kolaborasi harus ditingkat sehingga mampu memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat.
Sementara, hari ini DPRD setempat juga menggelar agenda halal bihalal, selain Cak Awi acara itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua A.H Thony, Reni Astuti, dan Laila Mufidah.
Acara tersebut dibuka dengan lantunan doa yang dipimpin oleh anggota DPRD Kota Surabaya Minum Latief.
Kemudian setelah halal bihalal, semua pimpinan DPRD dan komisi melaksanakan agenda Rapat Badan Musyawarah (Bamus) membahas setiap surat yang masuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika