REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sikap proaktif negara-negara anggota International Partners Group (IPG) dan negara anggota Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), South Africa’s Presidential Climate Commission, World Resources Institute (WRI) dan didukung oleh World Bank pada Rabu (17/4) waktu setempat.
“Peran proaktif seluruh pihak sangat kita butuhkan agar koordinasi negara-negara anggota IPG dan lembaga keuangan perantara, lebih lancar, dan lebih kohesif, sehingga memungkinkan untuk mewujudkan sinergitas, responsif mengatasi tantangan, dan memaksimalkan upaya kolektif,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Indonesia memiliki program kolaborasi JETP Indonesia yang merupakan pendanaan untuk akselerasi transisi berkeadilan yang pendanaannya berasal dari dana publik IPG dan swasta melalui The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
“JETP merupakan salah satu hasil capaian nyata Indonesia pada KTT Presidensi G20 di Bali tahun 2022 lalu,” ujar Menkeu.
Menkeu mengungkapkan kolaborasi dengan IPG dalam mengembangkan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif JETP di Indonesia telah diluncurkan pada November 2023.
Kolaborasi tersebut memiliki target ambitious, seperti mencapai porsi energi terbarukan sebesar 44 persen dari bauran energi nasional di tahun 2030 dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di tahun 2050.
Menkeu juga membahas struktur pendanaan, di mana terdapat porsi hibah sebesar 3 persen dari komitmen dana publik, dan sekitar 60 persen adalah pinjaman lunak. “Saya menekankan perlunya pendanaan yang lunak, penyederhanaan akses, dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tutur dia.
Selain kolaborasi dengan JETP, Indonesia juga memiliki pendanaan yang dapat disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi energi nasional.
Sementara sebagai dana katalis, Indonesia mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan melalui ETM-Country Platform. Indonesia juga memandang adanya progres yang baik, seperti beberapa proyek yang menjadi prioritas dan target-oriented di tahun 2024 ini dalam kerangka JETP.Menkeu Tekankan Pentingnya Sikap Proaktif IPG untuk Transisi Energi
JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya sikap proaktif negara-negara anggota International Partners Group (IPG) dan negara anggota Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri diskusi yang digelar oleh Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), South Africa’s Presidential Climate Commission, World Resources Institute (WRI) dan didukung oleh World Bank pada Rabu (17/4) waktu setempat.
“Peran proaktif seluruh pihak sangat kita butuhkan agar koordinasi negara-negara anggota IPG dan lembaga keuangan perantara, lebih lancar, dan lebih kohesif, sehingga memungkinkan untuk mewujudkan sinergitas, responsif mengatasi tantangan, dan memaksimalkan upaya kolektif,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Indonesia memiliki program kolaborasi JETP Indonesia yang merupakan pendanaan untuk akselerasi transisi berkeadilan yang pendanaannya berasal dari dana publik IPG dan swasta melalui The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
“JETP merupakan salah satu hasil capaian nyata Indonesia pada KTT Presidensi G20 di Bali tahun 2022 lalu,” ujar Menkeu.
Menkeu mengungkapkan kolaborasi dengan IPG dalam mengembangkan Rencana Kebijakan dan Investasi Komprehensif JETP di Indonesia telah diluncurkan pada November 2023.
Kolaborasi tersebut memiliki target ambitious, seperti mencapai porsi energi terbarukan sebesar 44 persen dari bauran energi nasional di tahun 2030 dan mencapai net-zero emission untuk sektor ketenagalistrikan di tahun 2050.
Menkeu juga membahas struktur pendanaan, di mana terdapat porsi hibah sebesar 3 persen dari komitmen dana publik, dan sekitar 60 persen adalah pinjaman lunak. “Saya menekankan perlunya pendanaan yang lunak, penyederhanaan akses, dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tutur dia.
Selain kolaborasi dengan JETP, Indonesia juga memiliki pendanaan yang dapat disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam rangka melaksanakan tugas merealisasikan Energy Transition Mechanism (ETM) – Country Platform untuk transisi energi nasional.
Sementara sebagai dana katalis, Indonesia mengusulkan agar pendanaan JETP dapat disalurkan melalui ETM-Country Platform. Indonesia juga memandang adanya progres yang baik, seperti beberapa proyek yang menjadi prioritas dan target-oriented di tahun 2024 ini dalam kerangka JETP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika