REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia mengatakan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai politik yang masuk ke gelombang pertama untuk gabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah penetapan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU. Dia menilai pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah berusaha memaksimalkan koalisi untuk kabinet pemerintahannya mendatang.
"Jadi analisis saya begini, seperti penerimaan mahasiswa baru. Ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua," kata Igor saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Setelah KPU menetapkan pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), biasanya manuver politik yang dilakukan tokoh-tokoh politik justru semakin tinggi bukan kendur. Usai Nasdem dan PKB, menurutnya partai pada gelombang kedua yang berpotensi bergabung adalah PDIP.
Namun, dia menilai partai berlogo banteng itu saat ini belum bergabung karena masih melakukan gugatan Pilpres 2024 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dia juga menilai Prabowo-Gibran berupaya untuk membuat koalisi besar demi pembangunan bangsa guna mengantisipasi dampak geopolitik. Selain itu, menurutnya calon presiden dan wakil presiden terpilih itu membuat koalisi besar guna menuntaskan janji-janji politiknya selama berkampanye.
"Misalnya program makan gratis dan susu gratis itu tidak mudah, karena butuh dana yang sangat besar. Dan butuh politik akomodatif di parlemen," katanya.
Di samping itu, menurutnya kedatangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Gedung KPU, Jakarta, pada saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024), juga menjadi sinyal rekonsiliasi.
Dengan adanya hal tersebut, tak menutup kemungkinan menurutnya kedua sosok tersebut juga bakal diajak untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Pasalnya pada Pilpres 2019 pun Prabowo melakukan hal yang sama karena bertemu dengan Joko Widodo setelah pesta politik itu selesai.
"Potensinya juga begitu, jadi antara Muhaimin atau Anies bisa saja jadi menteri. Tapi saya lebih melihatnya ke Muhaimin, karena kalau Anies tentu persetujuan dari Surya Paloh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika