REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (3/9/2025) tellah menyetujui usulan Presiden AS Donald Trump soal gencatan senjata di Jalur Gaza, tetapi menegaskan kesepakatan itu tidak mencakup penyerahan senjata. Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Kilani, mengatakan pada Sabtu (4/10/2025) bahwa penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan memiliki tentara nasional.
Kilani menegaskan bahwa Hamas tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerahkan senjatanya dan tidak pernah mengaitkan hal itu dengan persetujuannya pada syarat-syarat perjanjian.
"Sikap kami jelas dan tegas: selama pendudukan berlanjut, perlawanan akan terus ada. Penyerahan senjata hanya mungkin dilakukan setelah negara Palestina yang berdaulat berdiri dengan kewenangan penuh dan tentara nasional yang mampu melindungi rakyat Palestina," kata Kilani.
Dia menambahkan, poin utama usulan Presiden Trump tetaplah gencatan senjata di Jalur Gaza. Sementara, Hamas bersedia membahas syarat-syarat lainnya.
"Fokus utama gerakan ini adalah gencatan senjata, sementara soal lain bisa dibicarakan dan disepakati. Karena itu, kesepakatan gencatan senjata juga mencakup klausul yang melarang pengusiran warga Palestina dari tanah mereka," kata Kilani.
Soal siapa yang memerintah Jalur Gaza, kata dia, harus diputuskan oleh seluruh bangsa Palestina, bukan hanya Hamas.
"Kesepakatan atas poin-poin tertentu dari rencana Washington hanya dicapai selama sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat Palestina, tanpa menyentuh prinsip lain — khususnya isu perlucutan senjata dan kendali atas Jalur Gaza, karena keputusan itu adalah milik seluruh rakyat Palestina, bukan hanya Hamas," katanya.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan Al Jazeera, pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya menyetujui secara prinsip rencana gencatan senjata di Jalur Gaza yang diajukan Donald Trump. Adapun terkait penyerahan senjata, menurut Abu Marzouk menyatakan Hamas siap melaksanakanitu kepada negara Palestina di masa depan, dan menekankan bahwa masa depan rakyat Palestina adalah urusan nasional.
Pada 29 September, Gedung Putih merilis rencana rinci yang mencakup gencatan senjata segera di Gaza, rekonstruksi besar-besaran, dan reorganisasi politik serta keamanan di wilayah tersebut. Rencana itu bertujuan menjadikan Gaza zona bebas senjata di bawah pemerintahan transisi, diawasi langsung oleh badan internasional yang dibentuk atas inisiatif Trump.
Isi rencana juga mencakup pembebasan semua sandera Israel dalam 72 jam setelah persetujuan, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel.
Dokumen menetapkan penghentian permusuhan, perlucutan senjata kelompok perlawanan, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Pemerintahan sementara akan dijalankan teknokrat di bawah pengawasan internasional.
Namun, rencana ini dianggap timpang karena kewajiban untuk Hamas bersifat jelas dan ketat, sedangkan Israel tidak terikat secara formal. Tidak ada tenggat waktu khusus terkait penarikan pasukan Israel maupun pengiriman bantuan kemanusiaan dalam rencana tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika