REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tak mau ikut-ikutan soal penolakan Partai Gelora terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diisukan bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.  

"Ya itu kan haknya Gelora, kita enggak bisa ikut-ikutan," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid usai acara silaturahim PPP di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2024). 

Ia menuturkan, PKB menghormati keputusan atau sikap masing-masing partai politik dalam bersikap untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ataupun berada di luar pemerintahan. "Ya kita hormati pendapat rumah tangga masing-masing," tutur dia. 

Diketahui sebelumnya, Partai Gelora keberatan apabila PKS bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, Gelora menilai kalangan PKS kerap menyerang pasangan Prabowo-Gibran sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gelora, Mahfudz Siddiq menyebut, apabila PKS gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo-Gibran. Menurut dia, sikap elite dan akar rumput sangat berbeda.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfudz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Dia menjelaskan, pendukung PKS selama masa kampanye getol melakukan serangan negatif secara masif terhadap Prabowo- Gibran dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Serangan itu pun dibungkus dengan narasi ideologis.

Salah satunya, kata Mahfudz, adalah narasi Nabi Musa AS tidak berutang kepada Firaun untuk menganalogikan bahwa capres Anies Rasyid Baswedan tidak berutang kepada Prabowo yang mengusungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Sebagai catatan, PKS adalah partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Mahfudz menambahkan, pendukung PKS juga kerap menyebarkan narasi adu domba, bahkan sebelum Pilpres 2024. Salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," kata Mahfudz yang dulunya merupakan salah satu elite PKS.

Sementara itu, PKS bersama PKB dan Partai Nasdem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan diketahui mengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024. Setelah jagoan mereka kalah, Koalisi Perubahan bubar. PKB dan Nasdem langsung gerak cepat bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, PKS masih memberikan semacam sinyal ingin bergabung dalam koalisi Prabowo. Elite PKS mengucapkan selamat dan hadir dalam acara penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden-wakil presiden terpilih pada Rabu (24/4/2024).

Di sela acara tersebut, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengaku berharap Prabowo mengunjungi markas PKS. Beberapa hari berselang, Aboe mengundang Prabowo datang dalam acara perayaan ulang tahun partainya di markas PKS yang digelar Sabtu (27/4/2024) Namun, Prabowo tak hadir. Meski begitu, PKS masih berharap bisa melakukan silaturahim dengan Prabowo. Eva Rianti 

Ikuti Whatsapp Channel Republika