REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, membantu Institut Pertanian Bogor (IPB) University mengembangkan kampusnya di Dramaga yang juga akan dikembangkan hingga ke wilayah Jonggol.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan Pemkab Bogor mendukung pembangunan Kawasan IPB University Town di Dramaga dan pembangunan Kampus IPB University di Jonggol.
Menurut dia, bentuk kerja sama antara Pemkab Bogor dengan IPB University ini akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rencana pengembangan IPB.
“Intinya kebijakan Pemkab Bogor insya Allah akan berpijak dari rencana pengembangan IPB itu sendiri. Karena IPB University adalah perguruan tinggi kebanggaan, bukan hanya bagi Kabupaten Bogor tetapi bagi Indonesia," ujarnya, Rabu (1/5/2024).
Asmawa menyebutkan, pengembangan Kampus IPB University ini juga mendukung pemerintah dalam mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bogor dengan wilayah yang luas.
"Karena kondisi jangkauan Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sangat luas, yakni 40 kecamatan. Diharapkan dengan adanya pengembangan akan terbangun infrastruktur yang berdampak positif untuk masyarakat," kata Asmawa.
Rektor IPB University Prof Arif Satria di tempat yang sama mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah dalam mewujudkan IPB University Town di Kampus Dramaga dan bangunan kampus baru di Jonggol.
"Ke depan di Jonggol ini akan dijadikan Kampus IPB. Saat ini kami masih butuhkan adalah dari sisi akses jalannya, maka kami mohon dukungan dari pemerintah,” ujar Arif.
Ia menerangkan, konsep pembangunan Kawasan IPB University Town ini memiliki lima fungsi, pertama sebagai tempat pendidikan, kedua tempat penelitian, ketiga tempat wisata, keempat tempat bisnis, dan kelima tempat pemberdayaan.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyebutkan pengembangan IPB University Town ini membangun sebuah ekosistem yang terintegrasi.
“Tinggal bagaimana program pemerintah bisa dikolaborasikan dengan rencana tersebut, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, untuk jalan nasional menjadi kewajiban pemerintah pusat, dan jalan eksisting dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Herry.