REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Populasi Vietnam dikhawatirkan akan turun secara bertahap dan akan menghambat pembangunan sosio-ekonomi negara tersebut jika tanpa ada penyesuaian kebijakan yang tepat waktu dan solusi untuk meningkatkan angka kelahiran.
Kantor Berita Vietnam VNA pada Ahad (5/5/2024) melaporkan bahwa Vietnam telah melampaui jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Asia Tenggara dan peringkat ke-15 di dunia. Kelompok usia kerja mencakup lebih dari 66 persen total populasi.
Namun, statistik dari Badan Statistik Umum di bawah Kementerian Perencanaan dan Investasi memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Pada tahun 1999, rata-rata jumlah anak per perempuan adalah 2,33.
Jumlah tersebut terus menurun, mencapai rekor terendah yaitu 1,9 anak per perempuan pada tahun 2023. Angka tersebut masih jauh dari tingkat kesuburan pengganti sebesar 2,1 anak yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi yang stabil.
Menyadari potensi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi negara, Perdana Menteri Vietnam Phm Minh Chính menandatangani keputusan pada tahun 2020 yang menyetujui program penyesuaian tingkat kesuburan di berbagai wilayah dan kelompok pada tahun 2030.
Inisiatif tersebut mencakup peningkatan angka kelahiran di wilayah dengan tingkat kesuburan rendah dan menurunkan angka kelahiran di wilayah dengan tingkat kesuburan tinggi yang pada akhirnya mengupayakan rata-rata nasional sebesar 2,1 anak per perempuan.
Mai Trung Son dari Otoritas Kependudukan Vietnam mengatakan bahwa rancangan Undang-undang Kependudukan, yang sedang dikembangkan, mengusulkan langkah-langkah untuk mendorong pasangan untuk memiliki dua anak di kota dan provinsi dengan tingkat kelahiran rendah.
Upaya-upaya tersebut termasuk mengusulkan dukungan keuangan satu kali bagi perempuan yang memiliki anak kedua, membebaskan atau mengurangi biaya sekolah untuk anak-anak prasekolah dan sekolah dasar, mendukung konseling pernikahan dan keluarga.
Termasuk juga di dalamnya menciptakan lingkungan yang ramah keluarga melalui kebijakan tempat kerja yang mengakomodasi kebutuhan pengasuhan anak dan mendorong tanggung jawab bersama di antara anggota keluarga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika