REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar rapat koordinasi penyerapan jagung dalam rangka menjaga stabilitas harga.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Selasa (7/5/2024), menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya menjaga stabilisasi harga pangan khususnya komoditi jagung.
"Kami berkomitmen bahwa para petani harus dilindungi dengan harga yang wajar. Demikian juga halnya konsumen," kata Maino.
Oleh karena itu, rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama antara Bapanas, pemasok kebutuhan industri ataupun pasar (offtaker), asosiasi pedagang, asosiasi petani, konsumen, Satgas pangan Polri dan OPD terkait merupakan wahana yang strategis.
"Arti strategis rakor ini mempertemukan para petani, pedagang, pemerintah terkait tata niaga jagung, di tengah kondisi yang secara nasional terjadi gejolak harga baik di Jawa, Sulawesi, Lampung, dan beberapa daerah lainnya," kata dia.
Ia mengatakan acuan standar harga mengacu pada kualitas komoditi. Oleh karena itu usulan-usulan dalam diskusi tersebut dapat dipertimbangkan dan menjadi catatan Bapanas agar jagung dapat dipasarkan dan diserap secara optimal.
"Bagaimana kerja sama jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dapat berkelanjutan di antara para pelaku usaha dan petani jagung," kata Maino.
Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri mengatakan kunjungan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan rombongan yang cukup besar merupakan kehormatan bagi pemerintah daerah.
Ia mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari Kepala Bapanas atas usulan pemerintah daerah dan petani terkait peningkatan harga komoditas jagung.
"Keputusan Bapanas terkait fleksibilitas Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas jagung cukup membantu pemerintah daerah untuk menjawab persoalan anjlok harga jagung saat ini," kata Indah.
Ia berharap keputusan tersebut dipatuhi dan pengawasan melekat oleh satgas pangan hingga di tingkat daerah sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik untuk perusahaan maupun untuk para petani.
"Semoga kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi para petani jagung maupun perusahaan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika