REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan, kenaikan harga jagung yang menjadi pakan unggas secara tidak langsung turut menyumbang terhadap kenaikan harga telur ayam ras belakangan ini.
"Komponen pembentuk harga telur ayam ini 55 persennya adalah jagung, untuk pakannya," kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/6/2023).
Hal itu disampaikan Rachmi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Penyaluran CPP untuk bantuan pangan di wilayah Jateng. Menurut dia, petani memilih jagung sebagai pakan ayam ras agar telur yang dihasilkan memiliki warna kuning. Sehingga, begitu harga jagung naik tentu akan berpengaruh ke harga telur.
Namun, kata dia, berdasarkan informasi saat ini sudah ada beberapa daerah penghasil jagung yang mulai panen seperti di Dompu, Bima, dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Beberapa daerah di NTB, seperti Dompu, Bima, dan Sumbawa dikenal sebagai penghasil jagung, sementara lokasi peternakan ayam terkonsentrasi di Kendal dan Blitar, sehingga butuh biaya transportasi.
"Bapanas punya yang namanya fasilitas distribusi. Jadi, biaya memindahkan jagung dari Dompu, Sumbawa, Bima ke sentra (peternak) layer di Kendal dan Blitar ini transportasinya dibayarin," katanya.
Dengan bantuan fasilitas distribusi itu, kata dia, para peternak tidak terlalu dibebani biaya transportasi pengangkutan jagung. Sehingga, diharapkan harga telur bisa kembali normal.
"Ini yang masih kami fasilitasi dan juga di beberapa daerah. Tapi, nanti kalau sudah mulai panen dan harga (jagung) sudah mulai turun, ini harganya (telur) pasti kembali normal," katanya.
Rachmi mengingatkan, pemerintah melalui Bapanas juga memberikan kesempatan bagi peternak ayam petelur untuk menikmati keuntungan ketika harga telur meningkat. "Ketika kemarin kami beli untuk bantuan pangan, harga sudah mulai bagus. Kalau diperhatikan sebelumnya (harga telur) sempat jatuh. Kalau harga jagung naik mereka boleh dong naikkan (harga) sedikit," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika