REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) sepertinya tak mau ambil pusing dengan beda istilah dengan Polri terkait label Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal (Mayjen) Nugraha Gumilar menegaskan, Panglima TNI sudah menegaskan, pengembalian label kelompok bersenjata prokemerdekaan di Bumi Cenderawasih tersebut sebagai OPM.
Menurut Mayjen Gumilar, penyebutan OPM lebih relevan ketimbang KKB. Pun sekaligus, kata dia, penyebutan versi TNI itu lebih dapat memberikan kepastian hukum. Sekaligus lebih dapat menjamin perlindungan hukum terhadap para prajurit militer yang bertugas di Papua.
“Alasan penyebutan OPM itu, lebih memberikan kepastian hukum bagi prajurit di lapangan untuk tidak ragu-ragu dalam bertindak tegas. Karena secara hukum, OPM menjadi target yang sah untuk dilumpuhkan,” kata Mayjen Nugraha kepada Republika, Jumat (10/5/2024).
“Juga sekaligus, (penyebutan OPM), lebih dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan prajurit di lapangan terhadap kelompok-kelompok (bersenjata) tersebut,” sambung Mayjen Nugraha.
Mabes TNI, kata Mayjen Nugraha, pun tak ingin menjadikan perbedaan istilah OPM versi TNI, dan KKB versi Polri itu membuat sinergisitas kedua institusi pertahanan, dan keamanan itu tak bersatu dalam kerja sama di lapangan menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di Papua. Karena dikatakan dia, apapun istilahnya, kelompok-kelompok bersenjata prokemerdekaan Papua saat ini sudah menjadikan anggota-anggota TNI maupun Polri, serta masyarakat biasa sebagai target.
“Perbedaan-perbedaan dalam penyebutan nama itu, tidak mengurangi sinergisitas TNI-Polri,” kata Mayjen Nugraha.
Menurut dia, apalagi saat ini, TNI-Polri juga memiliki komando yang sama dalam pembentukan Koops Habema yang merupakan satuan tugas khusus gabungan TNI-Polri dalam penuntasan separatisme di Bumi Cenderawasih.
“Adanya Koops Habema, saat ini semakin mempertaham sinergisitas TNI dan Polri dengan pendekatan-pendekatan yang smart power,” kata Mayjen Nugraha.
Selain Satgas Habema, di Papua, juga ada Satgas Operasi Damai Cartenz yang merupakan satuan tugas khusus gabungan antara Polri-TNI. Mayjen Nugraha, melanjutkan, TNI dan Polri sama-sama memiliki fungsi, dan tugas yang sama untuk penuntasan masalah-masalah di wilayah Papua.
Alasan lain yang menurut Mayjen Nugraha mengapa istilah OPM lebih relevan ketimbang KKB, melihat fakta di lapangan, dari kelompok tersebut dalam mengidentifikasi diri sendiri. “Mereka menyatakan diri kan sebagai TPNPB-OPM,” kata Mayen Nugraha.
TPNPB adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang merupakan sayap bersenjata OPM. “Mereka terorganisir, memilik simbol, memiliki daerah operasi, punya tujuan memisahkan diri dari NKRI, dan mereka bersejata dalam melakukan penyerangan-penyerangan terhadap TNI-Polri. Bahkan melakukan pembunuhan, pemerkosaan nakes, perampokan, dan aksi-aksi pembakaran lainnya,” sambung Mayjen Nugraha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika