REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi mengatakan bahwa koordinasi perbantuan pengamanan untuk Pilkada serentak 2024 perlu ditingkatkan antara TNI dengan Polri.

Ia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi atensi dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terhadap jajarannya agar mewaspadai kerawanan tinggi yang mungkin terjadi di 15 daerah saat Pilkada 2024 berlangsung.

“Jadi, tidak aktif sendiri, ya, karena penganggaran itu dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Polri dan KPU (Komisi Pemilihan Umum), tidak langsung ke TNI, pendanaan, ya, pendanaan pengamanan,” kata Prof. Muradi.

Walaupun demikian, ia berpendapat bahwa perbantuan terhadap kerawanan di 15 wilayah yang dinilai rawan oleh Panglima TNI tetap diperlukan.