REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli geologi dan vulkanologi Sumatra Barat (Sumbar), Ade Edward, mengatakan, peringatan akan dampak erupsi Gunung Marapi kepada pemerintah sudah dilakukan sejak awal erupsi terjadi. Menurut dia, sebelum terjadinya banjir bandang, warga telah meminta aparat pemerintahan untuk melakukan sosialisasi perihal langkah mitigasi apabila terjadi bencana, tapi tidak kunjung dilakukan.

“Sejak awal itu sudah diingatkan, ketika 3 Desember itu terjadi erupsi Marapi,” tutur Ade kepada Republika.co.id lewat sambungan telepon, Rabu (15/5/2024).

Ade mengatakan, bentuk kelalaian pemerintah sejatinya sudah terlihat dengan jatuhnya 24 korban jiwa akibat erupsi Gunung Marapi. Ketika itu status gunung tersebut ada di level siaga, yang mana terlarang bagi wisatawan untuk memasuki kawasan tersebut dalam radius 3 km. Tapi, ternyata mereka diizinkan untuk berwisata ke puncak Gunung Marapi.

“Padahal, itu adalah daerah terlarang itu dimasuki. Karena status itu masih siaga. Itu dilarang memasuki kawasan 3 km. Tetapi diizinkan oleh pemerintah daerah untuk wisata ke puncak Marapi. Itu bukti pertama kelalaian,” kata Ade.