REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadikan para pimpinan instansi atau perangkat daerah (OPD) sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Program tersebut diharapkan dapat membantu percepatan penurunan angka stunting.
“Untuk menyelesaikan permasalahan stunting perlu ada langkah yang lebih terpadu dengan menetapkan Bapak Asuh Anak Stunting, dengan menunjuk pimpinan-pimpinan OPD,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Kamis (16/5/2024).
Bupati mengatakan, BAAS harus menguasai data terkait stunting. Upaya penanganan masalah gizi kronis itu juga, kata dia, perlu didukung anggaran dan sistem koordinasi, serta keterpaduan langkah.
“Jadi, BAAS ini harus tahu by name, by address anak-anak yang stunting. Penanggulangan stunting itu jangan sifatnya general, harus fokus kepada subjeknya. Ada korelasi positif antara kesejahteraan ekonomi dengan stunting,” kata Bupati.
Menurut Bupati, stunting merupakan bagian dari prioritas penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, sehingga dibutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Angka stunting yang bersifat dinamis ini harus terus kita waspadai karena stunting telah ditetapkan sebagai musuh bangsa yang berbahaya. Bagaimana kita Kabupaten Bantul ini harus memiliki kontribusi yang signifikan di dalam menurunkan angka stunting,” kata Bupati.
Ketua penyelenggara kegiatan penguatan BAAS, Suprabandari, mengatakan, BAAS merupakan salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut dia, BAAS, sebagai gerakan gotong royong, diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus stunting, melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dari keluarga berisiko stunting kategori kurang mampu.
“Stunting merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh. Untuk percepatan penurunan stunting diperlukan upaya yang efektif, efisien, dengan menunjuk Bapak Asuh Anak Stunting,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika