Senin 03 Jun 2024 16:25 WIB

Satire dari PDIP, 'Perlu Bandung Bondowoso Jadi Kepala Otorita IKN'

Bambang dan Dhony mundur sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Mas Alamil Huda
Suasana pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Bambang dan Dhony mundur sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Suasana pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Bambang dan Dhony mundur sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN memunculkan spekulasi. Legislator PDIP Deddy Yevri Sitorus menduga, mundurnya kedua orang tersebut terkait target IKN untuk dijadikan sebagai tempat perayaan HUT ke-79 RI.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP itu mengeklaim mendengar informasi bahwa mundurnya Bambang karena tak dapat memenuhi target yang diberikan pemerintah. Karena itu, Deddy menduga langkah Bambang tidak murni mengundurkan diri secara sukarela.

Baca Juga

"Sampai saat ini tidak ada satu investorpun yang sudah memberikan kepastian untuk melakukan investasi. Yang dari luar negeri nol dan yang dalam negeri belum pasti, hanya komitmen yang tidak terikat," ujar Deddy lewat keterangannya, Senin (3/6/2024).

Selain investor, kata dia, masalah status tanah juga belum selesai dan justru menghadirkan banyak masalah. Apalagi, pemerintah memiliki target-target pembangunan IKN yang menurutnya tidak rasional.

Dengan satire, Deddy menyarankan pemerintah untuk menetapkan Bandung Bondowoso sebagai kepala Otorita IKN. Sebab, Bandung Bondowoso bisa membangun ratusan candi hanya dalam semalam. "Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang," ujar Deddy.

Di samping itu, lanjut dia, terlalu banyak larangan yang membuat pekerjaan konstruksi lambat. Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, tapi hanya air permukaan. Lalu, tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur. Hal tersebut yang menurut Deddy membuat pembangunan menjadi lamban, karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor.

"Intinya ini terlalu ambisius, kompleks, baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya. Perlu manggil Bandung Bondowoso jadi ketua IKN, baru bisa ngejar Agustus," ujar Deddy.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement