REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Indonesia merdeka, DKI Jakarta sudah 17 kali berganti gubernur dan 10 wakil gubernur. Berikut daftar gubernur dan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta mulai dari Soewirjo sampai gubernur dan wakil gubernur baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
1. Soewirjo (23 September 1945 sampai November 1947).
Proses Soewiryo menjabat sebagai wali kota dimulai pada Juli 1945 pada masa pendudukan Jepang. Saat itu ia menjabat sebagai wakil wali kota pertama Jakarta, sedangkan yang menjadi wali kota seorang pembesar Jepang (Tokubetsyu Sityo) dan wakil wali kota kedua adalah Baginda Dahlan Abdullah. Pada 17 Februari 1950 Presiden RIS, Sukarno mengangkatnya kembali sebagai Wali Kota Jakarta Raya.
2. Daan Jahja (1948 sampai 1950). Gubernur Militer Jakarta ini memimpin Ibu Kota saat agresi militer Belanda. Saat menjabat gubernur Jakarta, Daan Jahja berhasil menyelesaikan masalah administratif pemerintahan Jakarta yang sebelumnya diatur Belanda.
Letnan Kolonel Daan Jahja wafat pada 20 Juni 1985 tepat pada saat Idul Fitri 1405. Ia wafat sepulang dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta setelah melaksanakan Shalat Id.
3. Soewirjo (17 Februari 1950 sampai 2 Mei 1951). Pada 2 Mei 1951, Suwiryo diangkat jadi Wakil PM dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo (April 1951 - April 1952) sehingga jabatan wali kota Jakarta harus dilepaskan.
4. Sjamsuridjal (2 Mei 1951 sampai 9 November 1953). Sebelum menjadi Wali Kota Jakarta Raya, Sjamsuridjal menjabat Wali Kota Solo. Pada masa awal pemerintahannya, stadion nasional IKADA (Ikatan Atletik Djakarta) mulai dibangun pada 18 Juli 1950. Kebijakan yang cukup terkenal pada masa kepemimpinannya adalah mengenai masalah listrik. Walau begitu, ia juga memberi prioritas pada masalah air minum, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan atas tanah.
Guna mengatasi masalah listrik yang sering padam, Sjamsuridjal membangun pembangkit listrik di Ancol. Adapun untuk meningkatkan penyediaan air minum, dia membangun penyaringan air di Karet, penambahan pipa, peningkatan suplai air dari Bogor. Di bawah pemerintahan Sjamsuridjal, bidang pendidikan juga mendapat perhatian. Ia mendukung pengembangan Universitas Indonesia
5. Sudiro (9 November 1953 sampai 29 Januari 1960).Sudiro dalam menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota begitu sulit, mengingat Jakarta secara de Facto adalah ibu kota Republik Indonesia. Sering terjadi konflik kebijakan antara kebijakan kota dan kebijakan nasional. Pada masa jabatannya, dia menyatakan bahwa ada 3 daerah teritoris utama di Jakarta: Bandara Kemayoran, Pelabuhan Tanjungpriok dan kota satelit Kebayoran Baru. Menteri Perhubungan biasanya mengeluarkan keputusan tentang Bandara Kemayoran tanpa konsultasi dengan Sudiro.
Pada 1957, Sudiro membuat kebijakan sekolah gratis untuk tingkat sekolah dasar (SD), namun kebijakan ini hanya berlaku satu tahun setelah pemerintah pusat membatalkan kebijakan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika