REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jambi mengimbau keluarga jamaah agar tidak menjemput ke Asrama Haji untuk menghindari kemacetan.
Pelaksana harian (Plh) Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jambi Zeifni Ishaq di Jambi, Ahad (1/7/2024), mengatakan penjemputan jamaah haji lebih baik dilakukan pihak keluarga di kabupaten dan kota masing-masing.
"Untuk keluarga jamaah itu kita sama seperti saat pemberangkatan diimbau untuk pemulangan nanti tidak menjemput di Asrama Haji. Kita imbau untuk menjemput di daerah masing-masing, karena di daerah akan disambut pemerintah daerah setempat,” katanya.
Diberitakan sebelumnya jamaah haji asal Jambi akan mulai melakukan perjalanan pulang ke Tanah Air pada 15 Juli 2024. Dijadwalkan jamaah dari kloter BTH 22 sampai di Kota Jambi pada 16 Juli 2024.
Tiga kloter pertama yaitu BTH 22, BTH 23 dan BTH 24 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Jambi siang hari, sehingga kemungkinan akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing.
Sedangkan empat kloter terakhir yaitu Kloter BTH 25, BTH 26, BTH 27 dan BTH 28 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Jambi pada malam hari.
"Jika memungkinkan para haji akan langsung dipulangkan ke daerah-masing-masing, kecuali ada kebijakan lain dari pemerintah kabupaten/kota masing-masing," kata dia.
Pihaknya memastikan layanan yang diberikan bagi jamaah haji pada proses kepulangan sama seperti keberangkatan.
Kemenag juga menjamin keamanan dari pihak kepolisian juga kesiapan bus yang menjemput jamaah dari Bandara Sultan Thaha Jambi ke Asrama Haji maupun menuju ke kabupaten dan kota masing-masing.
Masyarakat yang sudah menunaikan ibadah haji bisa mengambil inisiatif dan peran penting dalam mengisi kemerdekaan. Alumni haji harus terus dijaga kemabruran, semangat, perannya dan menjadi haji sepanjang hayat. Menurutnya, dengan menjadi haji sepanjang hayat, alumni haji akan selalu berperan positif dalam semua aspek kemasyarakatan, pemerintahan, politik, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika