Selasa 09 Jul 2024 07:10 WIB

Perumnas Ungkap Kendala Rumah yang tidak Terjual

Sekitar 41 ribu unit rumah yang belum dihuni itu sudah ada sejak sebelum 2020.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Gita Amanda
 Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti banyaknya rumah Perumnas yang belum terjual hingga saat ini. (ilustrasi)
Foto: Twitter Perum Perumnas
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti banyaknya rumah Perumnas yang belum terjual hingga saat ini. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti banyaknya rumah Perumnas yang belum terjual hingga saat ini. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan sejumlah direktur Utama BUMN, termasuk Perum Perumnas. 

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan hal ini juga menjadi perhatian bagi Perumnas. Budi menyebut sekitar 41 ribu unit rumah yang belum dihuni itu sudah ada sejak sebelum 2020.

Baca Juga

"Kami sendiri terus terang tidak tahu dulu membangunnya bagaimana, antara kebutuhan dan pembangunan yang mungkin tidak sesuai," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Budi menyebut terdapat pembangunan perumahan dengan lokasi yang jauh dari areal permukiman warga. Persoalan lain, lanjut Budi, pembangunan perumahan terdahulu pun acapkali tidak disertai dengan dukungan akses yang memadai hingga fasilitas umum (fasum) sebagai penunjang. 

"Biasanya disediakan tanahnya oleh pemda, dibangun tapi tidak terserap karena fasum tidak disediakan oleh pemerintah setempat, menuju ke arah situ tidak ada jalannya sehingga ada yang tidak ada penghuninya pun dibangun di sana, seperti contoh di Samosir sampai hari ini sudah 350 unit rumah terbangun, satu pun tidak terjual, di Kalimantan Selatan juga seperti itu," ucap Budi.

Tak hanya hunian tapak, Budi menyampaikan kondisi serupa terjadi pada rumah susun (rusun) di sejumlah wilayah seperti Martubung, Medan hingga Parung Panjang, Bogor. "Termasuk rusun-rusun Rusun Rusun yang dibangun dan sampai hari ini tidak terhuni pun ada di Martubung, di Parung Panjang juga," sambung Budi.

Budi mengaku melakukan perubahan dalam model pembangunan hunian Perumnas agar sesuai dengan kebutuhan dan mudah dijangkau masyarakat. Perumnas, lanjut Budi, menggandeng pengembang melalui skema kerja sama operasi (KSO) dalam memasarkan puluhan ribu unit rumah tersebut. 

"Ini bisa dilakukan (dijual) yang saat ini yang kami lakukan misalnya pengembang setempat berminat, kita lakukan KSO," ucap Budi.

Ke depan, Budi mengatakan Perumnas akan membangun perumahan berdasarkan pemesanan. Budi menyampaikan hal ini sejalan dengan pengembangan ekosistem perumahan nasional. "Kami membentuk ekosistem dengan Tapera, Tapera minta dibangun ini dia akan beli karena kalau ini datanya yang jelas," kata Budi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement