REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani mengatakan, sudah melihat data statistiknya bahwa perdagangan Indonesia dengan Israel itu itu dilakukan secara tidak langsung, melalui negara pihak ketiga.

"Nilainya itu sebetulnya hanya 0,003 persen dari semua perdagangan Indonesia dengan negara-negara yang lain dan itu dilakukan dengan negara ketiga," kata Abdul kepada Republika di kantor MUI Pusat, Kamis (18/7/2024).

Abdul mengatakan, dalam kebijakan masalah ini, Indonesia selalu melihat semua ketentuan peraturan internasional dan nasional. Indonesia akan selalu konsisten dengan itu.

Ia menegaskan, semua langkah Indonesia dalam mengenai Palestina selalu konsisten dengan semua ketentuan dan kebiasaan internasional.

Mengenai negara mana yang jadi pihak ketiga atau menjadi perantara impor dari Israel, Abdul mengatakan, bisa dari negara manapun juga, dalam dunia ekspor-impor itu biasa, ekspor barang melalui negara ketiga.

"Tapi yang pasti kan ini bisnis to bisnis antara importir di sini yang kita tidak tahu," ujarnya.

Abdul juga menyampaikan bahwa pemerintah bukan tidak tahu terkait impor tersebut, ketika barang impor itu masuk pemerintah tahu.

"Tapi masalahnya kita tidak mengontrol orang beli dari mana, kita tidak tahu," ujarnya.

Apakah kedepannya bisa dikontrol agar tidak membeli atau tidak impor dari Israel, menjawab pertanyaan itu Abdul menjawab bahwa hal itu bisa ditanyakan ke Kementerian Perdagangan.

"Itu bisa ditanyakan Kementerian Perdagangan," ujar Abdul.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan keseriusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung kemerdekaan Palestina. Sebab, data menunjukan bahwa Indonesia masih melakukan impor dari Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, sejujurnya agak kesal dengan Kemendag terkait adanya produk-produk impor dari Israel. Padahal, MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya produk Israel atau yang terafiliasi dan mendukung Israel.

"Kemudian soal impor (dari Israel ke Indonesia) kenapa kok pemerintah tidak mengecek, harusnya melalui undang-undang perlindungan konsumen itu sudah kewajiban menteri untuk melindungi kita semua dari produk-produk Israel," kata Prof Sudarnoto kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

Prof Sudarnoto juga menyesalkan kenapa tidak ada pernyataan dari Kemendag terkait impor barang dari Israel. MUI benar-benar meminta dengan serius kepada menteri perdagangan agar impor dari Israel harus ditindaklanjuti secara serius.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemendag juga harus serius mewaspadai impor barang-barang atau produk-produk dari Israel juga dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel.

"Menteri Luar Negeri serius (membela Palestina), masyarakat serius (mendukung kemerdekaan Palestina) banyak orang yang serius, pemerintah sendiri dalam hal ini kementerian tertentu (Kemendag) enggak serius, itu gimana itu," ujar Prof Sudarnoto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditelusuri Republika, urutan pertama produk impor Israel ke Indonesia pada periode Januari-April 2024 adalah alat permesinan dan mekanik (HS 84). Nilai impornya mencapai 24,52 juta Dolar AS. Angka ini melonjak drastis dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 1,87 juta Dolar AS.

Tiga produk lain yang diimpor dari Israel dengan nilai terbesar adalah mesin dan peralatan elektronik (HS 85) senilai 1,24 juta Dolar AS (naik dari 942 ribu Dolar AS pada periode yang sama tahun lalu). Perkakas dari logam tak mulia (HS 82) senilai 1,22 juta Dolar AS (turun dari 1,78 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu). Terakhir amunisi, senjata dan yang terkait dengannya (HS 93) senilai 8.047 dolar AS.

BPS mencatatkan ada lonjakan tajam impor dari negara Zionis Israel pada tahun ini. Jika periode Januari-April tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terlihat ada peningkatan hampir 340 persen.

Laporan BPS per Juni 2024 mencatat masih ada aktivitas impor barang dari Israel ke Indonesia. Namun, angkanya mengalami penurunan 54 persen pada Juni 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

“Impor asal Israel kecil sekali dibandingkan dengan total impor, turun sekitar 54 persen dibandingkan bulan lalu,” kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Tercatat, impor barang dari Israel mencapai 2,76 juta dolar AS, atau sekitar Rp 44,62 miliar (kurs Rp 16.170 per dolar AS) pada Juni 2024. Angka tersebut mengalami penurunan 53,7 persen secara bulanan dari angka 5,97 juta dolar AS pada Mei 2024.

Sementara itu, secara tahunan, nilai tersebut tercatat melonjak 82,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu di angka 1,51 juta dolar AS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika