REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang untuk mendukung Anies Rasyid Baswedan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Namun, PAN mensyaratkan bahwa Anies harus memilih Zita Anjani sebagai calon wakil gubernur (cawagub).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas mengaku enggan banyak berkomentar tentang sikap partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu. Menurut dia, PAN memiliki hak untuk mendukung seorang calon dalam Pilgub DKI Jakarta.
"Yah itu hak-nya PAN, saya tidak ikut-ikutan. Itu rumah tangganya PAN," kata dia kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).
Menurut Hasbiallah, Anies untuk menentukan pasangan harus berkomunikasi dengan partai koalisi. Hingga saat ini, nama Zita Anjani tak pernah dipertimbangkan untuk mendampingi mantan rektor Universitas Paramadina itu di Pilgub DKI Jakarta.
"Belum pernah mempertimbangkan sama sekali," ujar Hasbiallah.
Diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jakarta merupakan pihak yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Namun, belum ada sikap tegas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, apakah resmi mengusung mantan gubernur Jakarta tersebut.
Sejauh ini, baru dua partai yang telah memantapkan sikap untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem. Bahkan, PKS telah memilih kadernya, Mohamad Sohibul Iman, sebagai cawagub yang akan mendampingi Anies.
Kendati demikian, PKB masih tidak serta merta mengiyakan sikap PKS yang mengusung duet Anies-Shoibul. Karena itu, partai yang dinakhodai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini belum juga resmi menyatakan sikap untuk mengusung Anies.
"Kalau PKB, nanti lihat kondisi. Masih lama juga," kata Hasbiallah.
Menurut dia, keputusan untuk mengusung calon gubernur (cagub) dalam Pilgub Jakarta haruslah sekaligus sepasang dengan cawagub. Ia menilai, langkah untuk memilih cawagub harus dibicarakan terlebih dahulu bersama dengan partai koalisi.
"Kalau wakilnya Anies (itu) Shoibul Iman, enggak bisa lah. Itu kan klaim PKS sendiri, yang tidak dikomunikasikan dengan kami-kami. Itu belum disetujui juga dengan koalisi nanti," tukas dia.
