REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong meminta korporasi, baik swasta maupun BUMN untuk menjadikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai strategi bisnis. Penerapan TJSL dinilai dapat membantu pemerintah dalam menurunkan emisi karbon.

“Menjadi strategi bisnis untuk memenangkan kompetisi,” kata Wamen LHK di sela-sela Anugerah Inovasi Sosial dan Lingkungan (ENSIA) 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Ia mengharapkan korporasi dalam mengelola lingkungan dan sosial bukan lagi sebagai tugas sampingan, tapi strategi utama perusahaan menyikapi persaingan nasional dan global.

Dengan demikian, secara langsung perusahaan juga berkontribusi dalam membantu pemerintah menurunkan emisi karbon melalui inovasi bidang lingkungan dan sosial.

Sejumlah upaya menurunkan emisi di antaranya menghemat energi, penggunaan energi yang mereduksi emisi karbon dioksida (CO2) hingga transisi menuju energi baru terbarukan.

“Artinya kalau program TJSL dilakukan benar-benar dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan emisi maka akan terjadi pengurangan emisi yang signifikan,” ucapnya.

Untuk menjamin program lingkungan dan sosial berkelanjutan, Kementerian LHK menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

“Bagaimana dia (produsen) mengambil kembali produk mereka misalnya terkait kemasan plastik. Kemudian upaya kami melalui penilaian Proper,” katanya.

Ada pun perusahaan yang dinilai berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sosial, pemerintah mengganjarnya dengan penghargaan Proper.

Dalam penilaian Proper terhadap 3.694 perusahaan pada 2023, Kementerian LHK mencatat eco-inovasi sebanyak 1.193 inovasi dengan penghematan mencapai Rp 158,53 triliun atau naik 23,6 persen dibandingkan 2022.

Inovasi itu berasal dari efisiensi energi sebesar 554,8 juta giga joule (GJ), penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 229,6 juta ton setara karbon dioksida (CO2e).

Kemudian, penurunan emisi konvensional sebesar 15,8 juta ton, reduksi limbah B3 sebesar 55,4 juta ton, daur ulang (3R) limbah non-B3 sebesar 34,8 juta ton, efisiensi air sebesar 437,32 juta meter kubik, penurunan beban pencemaran air sebesar 6,02 juta ton, dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati seluas 308 ribu hektar.

Upaya perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan itu juga berdampak positif terhadap masyarakat yakni pada 2023 tercatat Rp 1,56 triliun telah bergulir untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, pada 2023 terdapat 20.052 kegiatan yang menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan total dana dikucurkan sebesar Rp 57,28 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika