REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri kabinetnya di Istana Negara pada Rabu (31/7/2024). Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui akun Instagram, @erickthohir.
"Pagi tadi, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Direktur Utama BUMN rapat di Istana Merdeka membahas langkah pemerintah dalam mendorong ketahanan energi nasional," ucap Erick.
Dalam unggahannya tersebut, tampak sejumlah menteri berfoto bersama, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, hingga Gubernur BI Perry Warjiyo. Selain itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga tampak ikut foto bersama dengan para menteri tersebut.
"Untuk mewujudkan ketahanan energi, Indonesia fokus pada keterjangkauan, ketersediaan dan keberlanjutan," kata Erick.
Sementara itu pada hari sebelumnya, Selasa (30/7/2024), Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menilai mekanisme pembiayaan syariah dapat diterapkan untuk membiayai berbagai program transisi energi berkelanjutan.
"Skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan," kata Wapres dalam sambutannya saat menghadiri Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024 dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Wapres mengatakan ekonomi dan keuangan syariah juga diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan.
"Hal ini tercermin dengan pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam RPJPN (rencana pembangunan jangka panjang nasional) dan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) sebagai alah satu program utama pada arah kebijakan pembangunan transformasi ekonomi berbasis produktivitas," ujar Wapres.
Ia mengungkapkan bahwa menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam (SDA) secara wajar serta menjamin keberlangsungan lingkungan merupakan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Menurut Wapres, hal tersebut selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon.
"Berbagai contoh keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yaitu pembagian risiko dan mendorong keberlanjutan serta inovasi," kata Wapres.
