REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Hari Jadi ke-79 Provinsi Jabar, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menyoroti 5 isu strategis pembangunan di Jabar. Isu tersebut di antaranya; kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Jaenudin mengatakan, lima isu strategis yang disoroti di antaranya, kemiskinan yang diharapkan bisa kembali menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 3,89 juta orang, menurun 39,93 ribu orang pada Maret 2023. Sama halnya dengan pengangguran diharapkan kembali menurun ke depannya.
“Kemiskinan dan pengangguran dan tentunya Jawa Barat ini kan luas dengan penduduknya yang padat. Kita harus membuka seluas-luasnya investasi dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Muhammad Jaenudin, Kota Bandung, Jumat (16/8/2024).
Banyaknya penyerapan tenaga kerja, lanjut Jaenudin, tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan di Jawa Barat.
Sementara itu, untuk ketahanan pangan, seperti komoditas beras yang mulai langka hingga masalah alih fungsi lahan pertanian. Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi tingginya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan, hingga industri. Seharusnya pemerintah menyiapkan lahan pengganti, sehingga lahan pertanian tidak tergerus dan ketahanan pangan tidak terganggu.
“Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar pun sudah punya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, yang disebutkan dalam aturan tersebut tidak boleh membangun di sektor-sektor yang sudah ditentukan termasuk lahan pertanian. Apabila hal tersebut terjadi, harus ada lahan penggantinya,” kata Jaenudin.
Terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi tambah Muhammad Jaenudin, diharapkan tingkat inflasi bisa terkendali, pertumbuhan ekonomi tumbuh positif. Untuk masalah stunting, pentingnya penanganan masalah stunting di Jawa Barat. Jaenudin menekankan bahwa anak-anak adalah pemimpin masa depan, sehingga pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap alokasi anggaran yang memadai untuk mengatasi stunting.
