REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan ditambah lagi pada September tahun 2024. Dia mengatakan bahwa kuota FLPP yang sekarang sudah habis, dan Kementerian PUPR ingin menambah lagi kuotanya.
"September ini, iya akan ditambah (FLPP)," ujar Basuki usai menghadiri acara Proptech di Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Sebagai informasi, Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah. Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp 0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp 26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp 895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp 52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp 1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024.
Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.
FLPP adalah salah satu program di sektor perumahan yang memungkinkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu 5 persen fixed rate selama tenor berjalan.
