REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak hanya rencana pembangunan bioskop di Makkah, di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman (MBS), Arab Saudi telah menerapkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pangeran MBS membongkar aturan-aturan konservatif Arab Saudi yang telah berjalan selama bertahun-tahun.

Keputusan Arab Saudi untuk mengizinkan penjualan alkohol kepada diplomat non-Muslim, menurut dua sumber, adalah yang terbaru dalam serangkaian reformasi yang ditujukan untuk menampilkan citra yang lebih terbuka dan moderat. Walaupun, sampai saat ini kebijakan tersebut masih belum pasti.

Setidaknya ada tujuh kebijakan kontroversial Arab Saudi yang telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir di bawah Putra Mahkota MBS:

1. Pembukaan bioskop

Pada April 2018, Black Panther merupakan film pertama yang ditayangkan di Arab Saudi dalam 35 tahun ketika negara tersebut mencabut larangan yang diberlakukan pada bioskop oleh para ulama pada 1970-an.

Riyadh mengatakan pihaknya berencana untuk membuka lebih dari 300 bioskop pada tahun 2030. Namun, seperti halnya acara TV, film di bioskop juga akan menjalani seleksi dan penyensoran ketat untuk menghindari penggambaran seks, agama, atau politik.

2. Membolehkan perempuan menyetir

Pada Juni 2018 lalu, Arab Saudi juga mencabut larangan mengemudi bagi kaum perempuan yang telah berlaku selama puluhan tahun, satu-satunya larangan semacam itu di dunia yang membuat kaum perempuan bergantung pada kaum pria untuk mobilitas.

Sejak 2018, ribuan wanita telah bekerja di belakang kemudi, beberapa di antaranya menjadi mekanik dan pengemudi taksi. Namun, euforia yang diciptakan oleh langkah tersebut dirusak oleh tindakan keras besar-besaran terhadap banyak aktivis perempuan yang sebelumnya berkampanye untuk mencabut larangan tersebut.

3. Bepergian tanpa wali laki-laki

Pada 2019 Arab Saudi mengizinkan perempuan yang berusia 21 tahun untuk mengajukan paspor dan bepergian ke luar negeri tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari wali laki-laki, seperti suami, ayah, atau kerabat laki-laki lainnya.

Langkah ini menandai pelonggaran signifikan terhadap sistem perwalian yang kontroversial, di mana laki-laki menjalankan otoritas hampir total atas perempuan.

4. Mengizinkan turis...

Ikuti Whatsapp Channel Republika