REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir 2.500 QR Code hal ini di karena adanya ketidaksesuaian data nomor polisi kendaraan saat pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Tanah Papua. Area Manager Comm, Rel & CSR PTPertamina Papua Maluku Edi Mangun di Jayapura, Selasa (3/9/2024) mengatakan nomor polisi yang tertera tidak terdata pada direktorat lalu lintas.

"Para kendaraan tersebut menggunakan saat melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar," katanya.

Menurut Edi, oleh sebab itu pihaknya memperkuat koordinasi dan konsolidasi terkait penyalahgunaan QR Code khususnya pada BBM subsidi.

"Kami akan memperkuat lagi koordinasi dengan pihak kepolisian agar hal-hal seperti ini tidak terulang," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan penggunaan QR Code pihaknya bisa memantau apakah penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran atau tidak dengan begitu kuota yang diberikan dari pemerintah sesuai peruntukannya.

"Oleh sebab itu kami terus gencar menghimbau kepada konsumen pertalite untuk segera mendaftarkan kendaraan roda empat yang dimiliki pada Program Subsidi Tepat," katanya.

Dia menambahkan pihaknya mengingatkan agar konsumen roda empat Pertalite yang mau mendaftar QR Code harus memastikan bahwa dokumen yang dimiliki lengkap serta jelas, dan kendaraan wajib terdata dan terverifikasi di Korlantas Polri.

"Kemudian file foto tidak boleh pecah atau buram karena bisa jadi foto yang tidak terlihat jelas bisa tertolak proses verifikasi untuk mendapatkan QR Code,"ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika