REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memangkas syarat-syarat untuk mendorong investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) Indonesia. Bahlil mengatakan selama ini para investor harus melewati waktu hingga bertahun-tahun hanya untuk membangun fasilitas, ditambah lagi dengan menunggu persetujuan izin lainnya.
Menurut Bahlil, hal ini menjadi salah satu penyebab transisi dari energi fosil ke EBT berjalan lebih lama dibandingkan dengan targetnya, di mana seharusnya pada tahun 2025 Indonesia sudah mencapai 23 persen untuk porsi EBT dalam bauran energi nasional.
"Kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Rumitnya regulasi perizinan, kata Bahlil, dapat menghambat target nasional untuk nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060.
Lebih lanjut, Bahlil menyebut Indonesia juga memiliki potensi sumber EBT yang sangat besar, sehingga sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik.
"Jadi teman-teman investor enggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan juga saya sudah melapor kepada presiden Prabowo terpilih, kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan," katanya.
Bahlil juga mengatakan bahwa sektor EBT saat ini menjadi salah satu industri yang sedang diperebutkan di kawasan Asia Tenggara. Sebab, seluruh dunia sudah mulai beralih untuk mencari sumber energi yang lebih hijau.
Menurut Bahlil, Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, lantaran memiliki carbon capture storage (CCS) C02.
"Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar terhadap energi baru terbarukan dan kita mempunyai carbon storage C02 yang tidak dimiliki oleh negara lain, maka saya sudah perintahkan kepada Dirjen Listrik dan Dirjen EBT agar jangan dan terburu-buru untuk kita mau dengan mudah melakukan ekspor EBT," ucap Bahlil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika