REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menepis kursi pimpinan MPR RI sudah menjadi tradisi diisi kader partai beringin. Hal itu membantah anggapan kader Golkar akan menduduki ketua MPR RI periode 2024-2029.

"Sebenarnya disebut tradisi itu sesuatu yang berulang kembali terjadi karena ini kan sebenarnya belum bisa disebut tradisi juga baru beberapa kali kan," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Menurut Sarmuji, penetapan pimpinan MPR RI melalui musyawarah dan mufakat. "Jadi, karena permusyawaratan jadi dimusyawarahkan, dan hasil musyawarah itu bisa sama dengan yang lalu, bisa juga tidak sama dengan yang lalu," ucapnya.

Karena itu, Golkar juga rela tidak mendapatkan posisi Ketua MPR. Pasalnya, hal itu merupakan urusan negara yang harus dimusyawarahkan, bukan sekadar kepentingan partai. 

"Ini urusan negara ya. Urusan negara itu bukan rela enggak rela, tapi urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita. Jadi kalau kita sudah bicara nasionalisme, tentang negara, kita pasti ingin yang terbaik yang dihasilkan permusyawaratan itu," ujar Sarmuji.

Sarmuji mengaku, Fraksi Golkar masih terus melakukan lobi-lobi terkait dengan penetapan kursi ketua MPR RI 2024-2029. Meski demikian, dia menekankan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) setiap partai politik di parlemen akan mendapat kursi pimpinan MPR RI.

"Semua partai dapat pimpinan. Untuk pimpinan MPR, sudah terepresentasikan menjadi pimpinan MPR. Itu pasti sudah ada di MD3," katanya.

Sarmuji pun enggan merespons kabar Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi calon tunggal ketua MPR RI 2024-2029. "Saya belum bisa sebutkan. Yang jelas nanti akan dimusyawarahkan dan hasilnya nanti kalau sudah kita lihat nanti," ujarnya.

Sarmuji juga menolak anggaran Golkar mengalah dengan Gerindra. "Ini urusan negara ya, urusan negara itu bukan rela enggak rela, melainkan urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita. Jadi, kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara, kita pasti ingin yang terbaik yang dihasilkan permusyawaratan itu," kata Sarmuji.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut, sosok yang dipertimbangkan untuk mengisi kursi pimpinan MPR RI merupakan figur senior. "Yang jelas bahwa pimpinan MPR adalah orang berpengalaman, orang yang berpengalaman sebagai pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan), dan juga pernah menjadi pimpinan fraksi," ucap Ace.

Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra MPR RI Ahmad Muzani menjawab isu menjadi ketua MPR RI dengan mengatakan bahwa penentuan pimpinan lembaganya masih berproses. "Tunggu, semua sedang berproses sehingga semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berjalan," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika