Rabu 09 Oct 2024 06:55 WIB

Badan Gizi: Program Makan Bergizi Gratis Habiskan Anggaran Rp 800 Miliar per Hari

Program Makan Bergizi Gratis rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025.

Siswa menunjukkan menu makanan bergizi gratis saat kegiatan mitigasi operasional dan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di SMPN 1 Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (25/9/2024). Uji coba makan bergizi gratis tersebut bertujuan untuk memberi edukasi siswa tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi tumbuh kembang dan upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia.
Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Siswa menunjukkan menu makanan bergizi gratis saat kegiatan mitigasi operasional dan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di SMPN 1 Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (25/9/2024). Uji coba makan bergizi gratis tersebut bertujuan untuk memberi edukasi siswa tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi tumbuh kembang dan upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membelanjakan anggaran senilai Rp 800 miliar per hari. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku makanan.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu fokus utama, dengan investasi yang cukup besar pada program Makan Bergizi Gratis. Program ini, yang jika diimplementasikan secara penuh, akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

Baca Juga

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Anggaran Rp 800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang berarti memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan,” ujarnya.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Jadi, kalau ada pengusaha yang besar ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program in,” jelas Dadan lagi.

Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil. Dia bilang, “Karena kami tidak bisa menggunakan data sekunder karena data itu sangat dinamis. Jadi, jumlahnya baru akan kami tentukan ketika satuan pelayanan sudah ada di daerah.”

Dadan memastikan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.  

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement