REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Warga RW 7 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Suyud curhat saat berdialog dengan Calon Wali Kota Bandung Dandan Riza Wardana, Sabtu 12 Oktober 2024. Dialog tersebut terjadi saat Calon Wali Kota Bandung Nomor Urut 1 ini menyapa dan bersilaturahmi dengan warga Kelurahan Sukawarna.
Suyud mengemukan pendapatannya terkait Kota Bandung. Ia memiliki pola pikir bila Kota Bandung mau maju, maka harus diolah oleh orang Bandung. "Kalau orang luar Kota Bandung tidak akan seratus persen mengolah Bandung. Kalau pituin Bandung, pasti nyaah ka Bandung. Kang Dandan orang Bandung, saya setuju memimpin Bandung," ujarnya.
Suyud pun tertarik dengan program pendidikan dan pembangunan yang akan dikembangkan calon wali kota. Karena di Kota Bandung ini masih ada sumber daya manusia (SDM) yang putus saat menempuh pendidikan, padahal saat ini tengah digaungkan visi Indonesia Emas.
"Banyak anak SMP menjelang SMA terputus pendidikannya. Padahal ada program wajib belajar dan juga SMA gratis, tapi dalam birokrasinya berbelit. Sebagai orang awam, tentu kami harap jangan berbelit dalam birokrasinya," ungkapnya.
Untuk sektor pembangunan, ia setuju dengan program Rp 200 juta bagi kewilayahan. Namun, Suyud kembali mengingatkan agar birokrasinya tidak berbelit. Ia mencontohkan PIPPK Rp 100 juta. Karena adanya birokrasi yang berbelit, maka anggaran yang sampai hanya Rp 60 juta. Memang untuk pembangunan di kewilayahan, paling cocok dilakukan dengan swakelola tipe empat yang mengaktifkan partisipasi masyarakat langsung.
"Swakelola tipe empat ini warga dilibatkan. Tapi kenyataannya enggak, tetap harus pakai pihak ketiga. Dalam administrasi harus ada pihak ketiga," katanya. Bahkan, ada pula pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga tanpa melibatkan warga. Kerap kali, pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga setelah selesai itu tidak dipantau dan ditinggal begitu saja.
"Kalau pekerjanya dari warga kan enggak mungkin seenaknya. Kalau dibikin warga sendiri kan pasti ingin yang terbaik buat wilayahnya. Kakau pekerja dari pihak luar mah kan ada pikiran ah jang batur yang penting beres," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Dandan mengatakan dirinya merupakan warga asli Bandung. Ia merupakan putera bungsu mantan Wali Kota Ateng Wahyudi yang memimpin Kota Bandung pada Tahun 1983-1993.
"Saya lahir di Cimahi, kemudian sekolah di Bandung, nikah di Bandung, kerja di Bandung. Piraku atuh saya mau mengkhianati orang tua yang sudah menjalankan amanah dengan baik. Doakan saya dan tegur saya kalau melenceng, karena kalau menegur itu wajib kalau ada kesalahan," ujarnya.
"Swakelola tipe empat ini warga dilibatkan. Tapi kenyataannya enggak, tetap harus pakai pihak ketiga. Dalam administrasi harus ada pihak ketiga," katanya. Bahkan, ada pula pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga tanpa melibatkan warga. Kerap kali, pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga setelah selesai itu tidak dipantau dan ditinggal begitu saja.
"Kalau pekerjanya dari warga kan enggak mungkin seenaknya. Kalau dibikin warga sendiri kan pasti ingin yang terbaik buat wilayahnya. Kakau pekerja dari pihak luar mah kan ada pikiran ah jang batur yang penting beres," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Dandan mengatakan dirinya merupakan warga asli Bandung. Ia merupakan putera bungsu mantan Wali Kota Ateng Wahyudi yang memimpin Kota Bandung pada Tahun 1983-1993. "Saya lahir di Cimahi, kemudian sekolah di Bandung, nikah di Bandung, kerja di Bandung. Piraku atuh saya mau mengkhianati orang tua yang sudah menjalankan amanah dengan baik. Doakan saya dan tegur saya kalau melenceng, karena kalau menegur itu wajib kalau ada kesalahan," ujarnya.
Untuk pembangunan di kewilayahan, Dandan mengatakan, masyarakat setempat harus dilibatkan. "Program PIPPK kita tingkatkan. Dan yang paling penting bagaimana melibatkan masyarakat. Jadi yang saya lihat, Musrembang hanya musrenbang. Kita akan perbaiki, kita sempurnakan program yang sudah ada," ujarnya.
Ia memiliki program untuk meningkatkan bantuan pembangunan di wilayah atau RW. Karena isu-isu tentang pengangguran akan teratasi kalau ada pembangunan di daerah daerah termasuk di RW. "Karena mereka akan membuat kegiatan seperti padat karya, itu kan masyarakat bisa kerja di sana. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Itu yang akan kita tingkatkan, makanya PIPPK kita naikan sampai naik dua kali lipat Rp 200 juta," ujarnya.
Dandan mengatakan, dalam Ngadandan Bandung Ngabagjakeun warga terdapat program Nyaah Ka Kolot. "Nyaah ka kolot itu wajib bagaimana menyediakan secara infrastruktur bagi yang sepuh," katanya.
Salah seorang warga RW 7 Kelurahan Sukawarna mengatakan, di daerahnya susah berjalan program nyaah ka kolot. Konsepnya, sebulan sekali ada penimbangan, pengecekan kesehatan dan pemberian makanan tambahan. Tapi masalahnya tidak ada anggaran dari pemerintah hanya dari donatur warga, RT dan RW, karena itulah ia berharap diperjuangkan.
Dandan pun akan memperjuangkan hal itu. "Itu bisa dianggarakan tidak hanya di wilayah bagaimana kita punya kebijakan dalam infrastruktur yang membantu para orang tua dalam beraktivitas. Misalnya di kendaraan umum ada tempat khusus bagi orangtua, atau tempat-tempat umum lainnya yang ramah bagi yang sepuh," terangnya.
"Jadi wali kota merupakan kehormatan dan kepercayaan rakyat kepada saya. Pasti bebannya akan lebih berat karena saya bawa nama Pak Ateng. Oleh karena itu, doakan saya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika