REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi selama ini dikenal konsisten mengawal isu-isu Palestina. Namun, dalam pemerintahan yang baru ini Retno kemungkinan besar tidak masuk dalam kabinet. Pasalnya, Retno tidak termasuk tokoh yang dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Karena itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftah Faqih berharap, Menteri Luar Negeri yang baru nantinya bisa tetap mengawal isu-isu Palestina. Karena, rakyat Palestina masih sangat menderita di bawah penjajahan Israel. 

"Menlu yang baru nantinya tetap harus kawal isu Palestina dengan merujuk kepada pembukaan undang-undang 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segenap bangsa," ujar Kiai Miftah saat dihunugi Republika.co.id, Kamis (17/10/2024). 

Dia menjelaskan, pembukaan UUD 1945 tersebut secara tegas mengamanatkan hak segala bangsa untuk mendapatkan kemerdekaannya. Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam menjaga dan menciptakan perdamaian abadi di penjuru dunia melalui strategi politik bebas aktif adalah pilihan cerdas para pendiri bangsa yang harus terus dijalankan dan dikembangkan sesuai tuntutan zamannya.

Menurut dia, isi pembukaan UUD 1945 itu harus dijadikan jadikan landasan teoritik yang universal dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 

"Itu alinea pertama loh. Menunjukkan betapa Indonesia sangat punya perhatian yang luar biasa terhadap ketidakadilan yang dialami oleh negara lain, oleh bangsa yang lain," ucap Kiai Miftah. 

Dia pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan Retno Marsudi di panggung internasional dalam membela rakyat Palestina yang sedang tertindas.

"Jadi apa yang telah dilakukan oleh Bu Retno merupakan peta jalan yang luar biasa bagus utk dilanjutkan oleh penerusnya," kata Kiai Miftah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika