REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan tak mau terburu-buru dalam memutuskan nasib Kurikulum Merdeka. Mu'ti akan menghimpun masukan terlebih dahulu sebelum bersikap.

Hal tersebut dikatakan Mu'ti ketika momentum serah terima jabatan (sertijab) dengan eks mendikbudristek Nadiem Makarim pada Senin (21/10/2024) di Jakarta.

"Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang masih terus terjadi di masyarakat," kata Mu'ti kepada wartawan seusai sertijab pada Senin (21/10/2024).

Mu'ti menyampaikan penerapan Kurikulum Merdeka tak semuanya bisa dilakukan oleh semua satuan pendidikan. Sehingga Mu'ti mensinyalkan kebijakan itu akan dicermati lagi.

"Ini kan masih baru, bahkan penerapannya walau sudah dinyatakan harus diterapkan semua tapi pada praktiknya kan belum semua satuan pendidikan bisa melaksanakan. Jadi kita lihat lah," ujar Mu'ti.

Mu'ti menyadari kebijakan yang baik tak diputuskan dalam waktu singkat. Kebijakan yang baik pun sepatutnya melibatkan masyarakat secara aktif.

"Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang masih terus terjadi di masyarakat. Kami ingin kebijakan Kemendikdasmen adalah kebijakan yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat," ujar Mu'ti.

Mu'ti juga menegaskan kebijakan yang diambilnya akan sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo-Gibran. "Tapi yang penting lagi bisa jadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program presiden Prabowo dan Gibran," ujar Mu'ti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika