Senin 04 Nov 2024 05:33 WIB

Eks Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Ditangkap Kejagung, Ini Penjelasan Kasusnya

Prasetyo ditangkap di Sumedang, Jawa Barat pada Ahad (3/11/2024).

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016-2017 Prasetyo Boeditjahjono (PB) digelandang ke sel tahanan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung), Ahad (3/11/2024).
Foto: Jampidsus Kejagung
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016-2017 Prasetyo Boeditjahjono (PB) digelandang ke sel tahanan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung), Ahad (3/11/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono (PB) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017—2023. Prasetyo ditangkap di Sumedang, Jawa Barat pada Ahad (3/11/2024).

"Berdasarkan alat bukti yang cukup, pada hari ini, setelah pemeriksaan secara maraton selama 3 jam, penyidik menetapkan PB sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Ahad.

Baca Juga

Dijelaskan pula bahwa mulanya Prasetyo ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, pada pukul 12.35 WIB lantaran mangkir ketika beberapa kali dipanggil sebagai saksi.

"Penangkapan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI yang tergabung dalam satgas bersama dengan penyidik pada Jampidsus," ucapnya.

Abdul Qohar menuturkan bahwa pada tahun 2017—2023 Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Transsumatera yang salah satunya adalah pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar Rp1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Prasetyo selaku Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2016—2017 memerintahkan terdakwa Nur Setiawan Sidik (NSS) selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender atau lelang.

Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, yakni terdakwa Rieki Meidi Yuwana (RMY), atas permintaan KPA, lantas melakukan lelang konstruksi tanpa kelengkapan dokumen teknis pengadaan yang telah mendapat persetujuan pejabat teknis dan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa.

photo
Lima negara yang memiliki kereta api cepat di dunia. - (Republika.co.id)

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement