REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengembalikan politikus gaek Idrus Marham, dan Ali Mochtar Ngabalin dalam struktur kepengurusan partai tersebut. Nama mantan petinggi di kepolisian, Rikwanto juga masuk dalam susunan kepengurusan Partai Beringin 2024-2029.
Tak ada nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan putranya Gibran Rakabuming Raka dalam kepengurusan Partai Golkar seperti yang selama ini dikabarkan.
Bahlil, mengumumkan struktur kepengurusan partainya pada Kamis (7/11/2024) petang. Sebanyak 150-an kader yang masuk dalam lima tahun kepengurusan Partai Golkar sampai 2029. Selain nama-nama tersebut, Abu Rizal Bakrie (ARB), konglomerat, yang juga merupakan mantan ketua umum Partai Golkar, juga kembali masuk dalam struktur partai runner up Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tersebut.
“Dengan melewati berbagai pertimbangan, baik dalam aspek regenerasi, kaderisasi, maupun aspek-aspek kelaziman di DPP Partai Golkar. Dengan memperhatikan sumber pengkaderan, baik organisasi yang didirikan, maupun yang mendirikan dan organisasi-organisasi sayap lain,” kata Bahlil di Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat (Jakbar), pada Kamis (7/11/2024).
Dalam penyampainnya, Bahli menempatkan Idrus Marham pada posisi Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik-2. Idrus Marham, merupakan kader Partai Golkar sejak lama. Politikus gaek itu, pernah menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar di era kepemimpinan Abu Rizal Bakrie. Presiden Joko Widodo pada 2018, menariknya untuk mengisi pos jabatan menteri sosial (mensos).
Namun, setahun menjabat menteri, Idrus Marham digelendang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dijerat korupsi dalam proyek PLTU Riau-1.
Idrus Marham, sempat mendekam di sel penjara sebagai terpidana selama tiga tahun. Lalu hukumannya dikorting menjadi dua tahun oleh Mahkamah Agung (MA).
Pada 2020 lalu, politikus kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) 1962 itu bebas. Menjelang Munaslub Golkar 2024 lalu, Idrus Marham salah-satu politikus Golkar yang menjadi salah-satu pendukung Bahlil Lahadalia untuk menjadi satu-satunya ketua umum Partai Beringin itu.
Sedangkan Ali Mochtar Ngabalin, dalam kepengurusan Partai Golkar saat ini, dipercaya Bahlil sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional. Politikus asal Fak-fak Papua Barat itu, sebetulnya kader Golkar cabutan.
Ngabalin, pernah menjadi anggota Komisi-1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat menjadi politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB) 2004. Ngabalin loncat ke Partai Golkar pada 2010. Ngabalin, pun salah-satu kader Golkar yang berada di barisan Abu Rizal Bakrie, saat Golkar pecah dua dengan kepemimpinan Agung Laksono.
Ngabalin, sejak 2019, berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan jabatan sebagai staf khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Selama berada di KSP, Ngabalin tak pernah muncul dalam dinamika internal di Partai Golkar. Pendamping Ngabalin sebagai Ketua Bidang Kebijakan Poitik dan Pemerintahan Dalam Negeri, adalah Ridwan Kamil. Sedangkan nama Abu Rizal Bakrie, dipercaya oleh Bahlil, sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai GOlkar 2024-2029.
Ikuti Whatsapp Channel Republika