REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie menilai pengurus pusat Partai Golkar lebih baik menolak pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum untuk kepentingan Pilkada 2024. Alasannya, menurut Jimly, dukungan kepada bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah dari partai membutuhkan tanda tangan ketua umum definitif.

“Lebih baik lagi kalau dari kalangan internal Golkar ada gerakan menolak pengunduran diri ketum sampai diadakannya munas yang tinggal beberapa bulan lagi, karena secara formil, Airlangga masih tetap ketua umum sampai munas, terutama untuk kepentingan penandatanganan surat-menyurat terkait dukungan paslon pilkada mendatang,” kata Jimly saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Jimly, yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan saat ini aktif sebagai Anggota DPD RI, dalam akun pribadi X-nya @JimlyAs, Senin (12/8/2024), menyayangkan mundurnya Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar. Namun, dia mengaku salut atas keputusan Airlangga itu.

“Mundurnya ketua umum Golkar mengagetkan padahal jadwal menuju munas tinggal menunggu bulan. Prihatin dan sayang, tetapi sekaligus salut kepada Airlangga yang berhati mulia dan berjiwa besar,” kata Jimly.