REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan data utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III/2024 mencapai hingga 427,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 6.800 triliun (kurs saat ini Rp 15.899 per dolar AS). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan angka ULN Indonesia pada kuartal II/2024 sebesar 408,6 miliar dolar AS.
“Posisi ULN Indonesia pada triwulan III/2024 tercatat sebesar 427,8 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 8,3 persen. Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik. Posisi ULN triwulan III/2024 juga terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat (15/11/2024).
Denny menerangkan bahwa ULN pemerintah pada kuartal III/2024 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 8,4 persen (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy) pada kuartal II/2024.
“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” ujar dia.
Denny menyebut, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden dan akuntabel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lanjutnya, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Dia menjelaskan, berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,1 persen).
“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, BI juga mencatat ULN swasta mengalami penurunan. Pada kuartal III/2024, posisi ULN swasta mencapai 196,0 miliar dolar AS, mengalami kontraksi pertumbuhan 0,6 persen (yoy), setelah tumbuh rendah sebesar 0,02 persen (yoy) pada kuartal II/2024.
“Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy),” kata Denny.
Ia menuturkan, berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,3 persen terhadap total ULN swasta.
Denny melanjutkan, ia mengatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. “Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2 persen dari total ULN,” ujar dia.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Denny menekankan Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika