REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung akan memadukan metode kebijakan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan untuk mencegah banjir di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
"Kebijakan yang akan dipadukan adalah pasukan oranye atau Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan sumur resapan," kata Pramono usai menyapa warga Cipete Selatan di Jakarta, Senin.
Pramono mengatakan banjir yang terjadi di Cipete adalah banjir lokal. Ini disebabkan selokan yang tidak tertangani dengan baik. "Pasukan oranye-nya akan kita lebih masifkan untuk me-'manage' saluran-saluran yang ada di daerah ini," ujarnya.
Tidak hanya itu, Pramono juga akan membangun sumur resapan yang memang telah dibangun di sejumlah titik pada wilayah itu. "Sumur resapan akan dibuat di tempat-tempat yang tidak mengganggu aktivitas transportasi," katanya.
Pramono juga menyatakan akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar warga seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Lansia dan sebagainya. "Itulah yang akan saya selesaikan kalau saya terpilih jadi Gubernur," katanya.
Selain itu, Pramono Anung yang sebelumnya menjadi Sekretariat Kabinet pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengatakan bahwa ia terlibat saat proyek tanggul laut diputuskan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Karena itu, Pramono tentu mendukung proyek tanggul laut dilanjutkan. Berdasarkan pengalamannya mengikuti KTT G20 di Bali, Pramono pun mengusulkan tidak hanya tanggul raksasa yang dibangun, tetapi juga tanggul raksasa dari mangrove.
Pasangan yang memberi julukan Mas Pram-Bang Doel itu juga berharap agar tanggul laut sepanjang 11,1 kilometer tersebut dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pramono menekankan bahwa ia mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah membangun tanggul laut raksasa sebagai prinsip untuk pertahanan laut dan banjir pesisir.