REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tegas menolak ide pemindahan Balai Kota Jakarta dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara yang diwacanakan Ridwan Kamil atau RK. Pasalnya, akan banyak kantor pemerintahan yang tak lagi digunakan saat ibu kota negara benar-benar pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ya jangan dipindahkan. Gimana mau dipindahkan wong ibu kotanya aja sudah pindah," kata Pramono di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).
Menurut politisi PDIP itu, pindahnya ibu kota negara akan membuat banyak gedung-gedung yang tidak lagi dimanfaatkan pemerintah pusat dengan maksimal. Karena itu, akan lebih baik Balai Kota tetap di Jakarta Pusat, karena dekat dengan gedung kementerian/lembaga yang nantinya tak lagi digunakan pemerintah pusat.
Nantinya, Pramono mengatakan, kantor-kantor kementerian lembaga yang mayoritas berada di daerah Monas akan diperbaiki. "Jadi saya akan manfaatkan semaksimal mungkin," demikian kata Pramono.
Sebelumnya, wacana untuk memindahkan Balai Kota Jakarta juga sempat dibahas dalam debat terakhir cagub-cawagub Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Ahad (17/11/2024). Pramono sempat menyinggung wacana yang sempat dilontarkan oleh RK.
Pramono juga mengungkit perihal rencana RK yang ingin memindahkan Balai Kota Jakarta yang sekarang ada di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Padahal, semasa menjabat sebagai gubernur Jawa Barat (Jabar), RK yang memiliki rencana memindahkan Gedung Sate ke Tegalluar tak bisa merealisasikan rencana itu.
"Untuk itu, kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk dipindahkan? Karena Jakarta bukan ibu kota lagi, dan di pusat pemerintahan Balai Kota, banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu, apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor satu? Terima kasih," tanya Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika