Kamis 28 Nov 2024 08:14 WIB

Jagoan PDIP Kalah di Banten, Megawati Singgung Intimidasi Aparat

Saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara setelah paslon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi kalah pada Pilgub Banten 2024.
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara setelah paslon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi kalah pada Pilgub Banten 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti intimidasi aparatur negara, terutama politik uang. Langkah itu sebagai bentuk perlawanan dalam koridor hukum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. "Kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics (politik uang)," ujar Megawati saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Dia juga mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan ketidaknetralan penjabat kepala daerah, berikut dengan tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Selain itu, Megawati juga mengajak masyarakat untuk mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik uang yang terjadi.

Baca Juga

Secara khusus, ia menyebut masalah di Banten. Pada Pilgub Banten 2024, PDIP mengusung paslon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang sementara tertinggal jauh dari Andra Sony-Achmad Dimyati Natakusumah. Ade adalah ketua DPD PDIP Banten. "Kumpulkan berbagai fakta penghadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan," ujar presiden kelima RI tersebut.

Megawati mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan secara terukur untuk menjaga dan mengamankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. "Terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," ucapnya.

Megawati menegaskan bahwa penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral tidak boleh dibiarkan. Dia pun mengungkit kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan.

Menurut dia, ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini, menurut Megawati, sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. "Saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," ucap putri Proklamator Sukarno tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyampaikan bahwa pilkada merupakan cermin peradaban bangsa. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi sebuah ungkapan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. "Ungkapan bijak ini menegaskan betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati.

Kalah hitung cepat...

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement