REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat kerja sama dengan berbagai sektor. Salah satunya dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Kedua pihak baru saja melakukan pertemuan di Menara PNM. Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan kolaborasi ini memberi banyak manfaat untuk mereka. Pelayanan PNM sudah tersebar di 6.165 kecamatan, 452 kabupaten, dan 36 provinsi.
"Kami butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat sasaran," kata Arief saat di kantornya, di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, BNPT tentu mempunyai informasi tentang situasi masyarakat kelas bawah. Akurasi data diperlukan agar program pemberdayaan berjalan efektif. PNM juga membutuhkan informasi dari mitranya tersebut.
"Sehingga pelaksanaan tugas kami akan lebih tepat sasaran dan efektif, belum lagi, kami meningkatkan nilai tambah kami dengan mendukung dan berkontribusi pada kebutuhan BNPT," ujar Arief.
Ia menerangkan, PNM dan BNPT sudah menjalin kerja sama formal sejak 2021. Semua sektor dibutuhkan bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Mereka butuh informasi agar aksinya tepat guna.
Arief menyinggung nasabah PNM Mekaar, sudah 21,7 juta ibu-ibu. Itu terhitung sejak 2016 lalu. "Yang aktif per hari ini, 16 juta (perempuan), di luar yang naik kelas, meninggal, dan sebagainya."
Semua informasi masyarakat, jelas Arief, ada di BNPT. Ini perihal kondisi yang bersangkutan. Aksi pemberdayaan masyarakat PNM, berperan menangkal potensi terorisme di lapangan.
"Tadi Pak Kepala (BNPT), sudah sampaikan, bagian dari pencegahan adalah peningkatan ekonomi dan kewirausahaan," ujar Dirut PNM.
Ia menegaskan, pada intinya, pertemuan kedua pihak hari ini, lebih fokus pada penajaman aksi lapangan. Sejak 2021, kerja samanya tentang pertukaran data, informasi, dan sekarang mempertajam tindakan konkret.
Kepala BNPT, Eddy Hartono menambahkan, perihal sasaran pihaknya menangkal terorisme. BNPT juga menjalin relasi dengan berbagai pihak. Salah satunya PNM ini.
Eddy mengetahui PNM bergerak pada pembinaan kegiatan usaha masyarakat kelas bawah. Daya tangkal, potensi teroris, jelas dia, adalah kesejahteraan dan tentunya keluarga.
"Nah, oleh sebab itu kami akan berfokus kepada mitra-mitra derarikalisasi, supaya mendapat keterampilan modal usaha untuk, tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan pertahanan pangan," tutur Arief.
Mitra-mitra deradikasilisasi atau orang-orang yang pernah terpapar paham radikal, bisa mendapat ruang, juga tempat untuk berekspresi. Pemerintah berperan memberikan sentuhan langsung terkait tujuan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika