REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN — Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan penyelenggaraan ibadah haji secara transparan. Untuk itu, badan ini akan diisi oleh jenderal berbintang dua.
"Bapak Presiden Prabowo ingin penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dilaksanakan secara akuntabel, transparan, aman, dan nyaman," ucapnya dalam dialog kolaborasi perhajian di Medan, Senin (9/12/2024).
Oleh karena itu, BP Haji dibentuk setingkat kementerian dengan tujuan pelayanan ibadah haji bisa dikelola secara satu atap. Ia mengatakan, pelayanan haji ini melibatkan berbagai instansi terkait untuk bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah haji.
"Saat ini masyarakat hanya mengetahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya tanggung jawab Kementerian Agama," kata dia.
Padahal, katanya, banyak instansi yang terlibat, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan.
Ke depan, dia mengungkapkan, Presiden Prabowo juga menginginkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan di bawah BP Haji sehingga pelayanan lebih cepat dan lebih akselerasi.
"Nantinya struktur organisasi BP Haji akan diisi dari lintas institusi penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, BP Haji juga akan diisi beberapa orang jenderal bintang dua dari kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika