REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gugatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) atas hasil Pilkada Jawa Timur 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini tak menghasilkan perubahan yang signifikan dalam keabsahan perolehan suara. Pun, dikatakan jauh dari harapan penggugat jika menghendaki MK menganulir keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang memenangkan paslon Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haidar Adam mengatakan hal tersebut melihat margin, atau selisih perolehan suara yang sudah diputuskan oleh KPUD Jatim antara paslon nomor urut 03 usungan PDI Perjuangan itu, senjang-jauh ketimbang paslon nomor urut 02 sokongan 15 partai gabungan itu. Selisihnya mencapai 5,4 juta suara, atau selebar 26 persen dari total 20,7 juta suara sah.

“Karena memang margin ini yang sangat menentukan. Kalau memang marginnya terlalu besar, meskipun beberapa hal itu terbukti, ya tentu saja itu tidak cukup signifikan untuk mengubah posisi dari hasil pilkada. Saya rasa itu catatan pertama,” kata Haidar saat dihubungi Republika dari Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Haidar menerangkan, selisih suara selebar itu, pun membawa pesimistis gugatan Risma-Gus Hans bakal diterima oleh MK untuk masuk ke pokok perkara.  Karena adanya ganjalan utama terkait Pasal 158 Undang-undang (UU) Pilkada 10/2016. Beleid tersebut terkait dengan syarat, dan aturan main dalam pengajuan permohonan, ataupun gugatan persilisihan hasil penghitungan suara pilkada.

Mengacu aturan tersebut, Pilkada Jatim masuk dalam klasifikasi huruf d Pasal 158 dengan jumlah pemilih di atas 12 juta. Dan Pilkada Jatim 2024 jumlah pemilihnya mencapai 31,2 juta. Mengacu Pasal 158 d pengajuan perselisihan perolehan suara pilkada hanya dapat dilakukan jika perbedaan selisih suara, maksimal 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan surat suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Sementara diketahui, KPUD Jatim sudah memutuskan perolehan suara pihak pemohon, Risma-Gus Hans hanya sebesar 6,7 juta suara. Dan Paslon Khofifah-Emil terpilih dengan perolehan suara 12,1 juta. Dan Paslon 01 usungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh 1,7 juta suara atau sekitar 8,6 persen.

Meskipun begitu, kata Haidar, MK dapat saja meneruskan gugatan ajuan Risma-Gus Hans tersebut ke materi pokok perkara yang lain menyangkut soal dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Meskipun dia (pihak Risma - Gus Hans) sadar karena memang marginnya itu terlalu besar, itu biasanya pemohon juga memohonkan untuk supaya case (kasus) ini, diteruskan bersama-samaan dengan pokok-pokok permohonan lainnya. Dan itu biasanya berkaitan dengan alasan-alasan adanya dugaan-dugaan yang TSM itu (kecurangang). Dan TSM itu yang harus dibuktikan,” kata Haidar.

Pun jika dugaan kecurangan yang TSM tersebut terbukti, dan pihak Risma-Gus Hans meminta agar MK memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah, ataupun dilakukan penghitungan ulang suara, ragam variabel juga sulit untuk membalikkan posisi hasil.

“Hasilnya itu, juga tidak akan signifikan,” ujar Haidar.

Namun begitu, Haidar mengatakan permohonan sengketa pilkada di Jatim sorongan Risma-Gus Hans tersebut tetap harus didukung. Karena meskipun sulit untuk mengubah hasil suara untuk kemenangan.

Tetapi kata Haidar, MK memang perlu memeriksa pokok-pokok perkara terkait dengan dugaan-dugaan adanya kecurangan-kecurangan yang TSM tersebut. Karena jika dugaan kecurangan yang TSM tersebut terbukti, tujuannya untuk memperbaiki, dan memberikan sanksi bagi para pelanggar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika