REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan meletakkan batu pertama (groundbreaking) tahap 9 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dengan nilai hampir Rp6,5 triliun. Groundbreaking akan digelar pada awal 2025.

“Kami akan mulai dengan 5 investor, dengan 5 sektor berbeda, dan nilainya lebih dari Rp5 triliun. Sekarang ini hitungan kita mungkin hampir Rp6,5 triliun,” ujar Agung ketika ditemui di Kantor OIKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat.

Agung menyampaikan, terdapat lima investor domestik dan internasional yang siap mengucurkan investasi dalam groundbreaking tahap 9.

Kelima investor tersebut, lanjut dia, meliputi lima sektor yang berbeda, yakni sektor hunian, sektor pendidikan, sektor perhotelan, sektor perkantoran, serta sektor ritel.

Agung merinci perhitungan nilai investasi groundbreaking tahap 9 di IKN, seperti hotel berbintang lima dengan nilai investasi sekitar Rp1 triliun, perumahan senilai Rp3,9 triliun, universitas sekitar Rp150 miliar, perkantoran senilai Rp1,4 triliun, kemudian ritel rumah makan sekitar Rp20 miliar. Groundbreaking tahap 9 rencananya akan dilaksanakan pada awal 2025.

“Jadi makin bergerak, makin menarik perhatian, dan utamanya ini disiapkan agar 2025, secara bertahap kalau ASN pindah, maka sudah akan ada yang melayani mereka,” kata Agung.

Agung mengatakan bahwa meskipun OIKN sudah mempersiapkan groundbreaking tahap 9, pihaknya menyerahkan penjadwalan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Istana.

“Kami sudah siapkan, kami sudah atur, dan ini kalau jadwal tentu jadwal dari Istana yang menentukan,” ucap dia.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (19/12), menyebut nilai investasi di IKN yang bersumber dari swasta saat ini telah mencapai Rp58 triliun dan diperkirakan bakal kembali bertambah Rp6,5 triliun pada Januari 2025.

Basuki menyebut pembangunan bandara IKN diperkirakan rampung pada akhir Januari 2025. "Februari kami sedang mau mengirim surat ke pak menteri perhubungan untuk bisa dioperasikan secara penuh," katanya.

Adapun pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya, kata dia, sedang dimulai.

Basuki juga menegaskan sebagaimana yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Ikuti Whatsapp Channel Republika