REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN— Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, telah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mesir dan Yordania yang telah menolak seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza ke kedua negara tersebut.

Dalam sambutannya pada hari Sabtu (25/1/2025), Trump mengatakan bahwa Mesir dan Yordania harus mengambil lebih banyak orang Palestina dari Gaza untuk "membersihkan" jalur tersebut.

Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa negaranya dengan tegas menentang pemindahan warga Palestina dari Gaza.

Dalam reaksi serupa, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan bahwa pemindahan sementara atau jangka panjang warga Palestina "berisiko memperluas konflik di wilayah tersebut.

"Kami menghargai sikap prinsipil Republik Arab Mesir dan Kerajaan Yordania, yang menolak pemindahan rakyat Palestina atau mendorong pemindahan atau pencabutan mereka dari tanah mereka dengan dalih atau pembenaran apapun,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan pada Ahad (26/1/2025) lalu.

"Kami menegaskan kembali keteguhan hati rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah mereka dan penolakan mereka terhadap pemindahan dan pengusiran," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Kami menyerukan kepada Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk menegaskan penolakan tegas mereka terhadap segala bentuk pemindahan rakyat Palestina dan mendukung hak-hak nasional mereka."

Juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanua menegaskan bahwa rakyat Palestina tetap teguh di tanah mereka dan setiap rencana untuk memindahkan mereka akan gagal.

"Apa yang penjajah tidak dapat ambil dari rakyat kami melalui perang, tidak akan mereka raih melalui rencana pemindahan," katanya.

Dia menambahkan bahwa penjajah berusaha untuk mengingkari komitmen mereka dalam perjanjian gencatan senjata, namun, "Kami tidak akan membiarkan hal tersebut."

Dalam reaksi sebelumnya terhadap pernyataan Trump, Hamas menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk berhenti membuat proposal semacam itu yang sejalan dengan rencana Zionis. “Dan tentu bertentangan dengan hak-hak dan kehendak bebas rakyat kami," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika