REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab dipanggil Gus Yahya berharap program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) dapat menjadi vaksin bagi pergaulan yang memuat dehumanisasi.
"Ada sisi lain yang diharapkan dari GKMNU yaitu dapat menjadi serum atau vaksin dari tren perkembangan pergaulan yang kita lihat dewasa ini, yang secara intens dipenetrasi oleh berbagai macam teknologi digital dan komunikasi," ujar Gus Yahya dalam acara Pembukaan Kongres Keluarga Maslahat NU di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Dia mengatakan, program-program GKMNU bisa menuntaskan tantangan kemudahan yang ditawarkan platform teknologi sekaligus menjaga interaksi sosial antar individu.
"Tapi jangan sampai (kemudahan teknologi) melenakan hubungan kesejatian manusia," ucap Gus Yahya.
Lebih lanjut, GKMNU hadir sebagai komitmen NU untuk menjaga kemanusiaan melalui lembaga terkecil, keluarga. Di sisi lain, gerakan ini sebagai upaya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.
"Ini semua adalah ikhtiar dari NU untuk menjadikan kehadirannya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat, oleh warga, oleh bangsa dan kemanusiaan," kata dia.
Agenda rangkaian Harlah ke-102 NU ini juga menghadirkan Menteri Koordinator bidang PMK Pratikno, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Wamen Perlindungan Pekerja Migran Chistina Aryani, Wakapolri Ahmad Dofiri, Nyai Sinta Nuriyah, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Satgas GKMNU H Yaqut Cholil Qoumas dan ratusan tamu undangan lainnya.
Kongres Keluarga Maslahat NU ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno. Dia menyambut gembira dengan adanya program GKMNU yang sudah berjalan dua tahun dan praktik di lapangan juga sangat bagus.
Apa yang menjadi prioritas program PBNU khususnya program GKMNU ini, kata dia, sangat sesuai dengan program pemerintah.
"Pemerintah tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah-masalah sosial ekonomi di masyarakat bawah, mulai dari masalah stunting, masalah kemiskinan, perundungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian mencegah radikalisme dan meneguhkan jati diri bangsa dan lain-lain tanpa dukungan dari organisasi-organisasi sosial, apalagi organisasi sosial besar seperti PBNU ini," ujar Pratikno.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah khususnya Kemenko PMK dan kementerian-kementerian di dalamnya, bahkan kementerian-kementerian lainnya sangat terbantu dengan adanya program GKMNU.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran PBNU dan juga pengurus GKMNU atas program yang dilakukan ini," kata Pratikno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika