Selasa 04 Feb 2025 19:17 WIB

Pemda Hingga Kementerian Pangkas Anggaran, Dari Perjalanan Dinas Hingga Daya Listrik

Presiden Prabowo meminta kabinetnya menghemat anggaran negara.

Calon penumpang menunggu kedatangan bus di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang di Jakarta, Senin (23/12/2024). Pemerintah memangkas sejumlah pos anggaran untuk efisiensi.
Foto: Republika/Prayogi
Calon penumpang menunggu kedatangan bus di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang di Jakarta, Senin (23/12/2024). Pemerintah memangkas sejumlah pos anggaran untuk efisiensi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menghemat anggaran negara. Salah satunya tidak menganggarkan kegiatan seremonial dan memangkas perjalanan dinas.

Sejumlah kementerian/lembaga/badan dan pemerintah daerah pun menghitung dan mempertimbangkan anggaran mana yang dipangkas. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memangkas beberapa pos anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Baca Juga

Pemangkasan ini tertuang dalam Nota Dinas Nomor 28/RT.02.01/ND/A.I/2025 yang memangkas bahan bakar minyak (BBM) pegawai, daya listrik, daya air, hingga fasilitas jemputan pegawai. "Iya benar, nota dinas tersebut adalah langkah taktis untuk melaksanakan arahan Presiden dan Inpres 1 tahun 2025," kata Kepala BKN Zudan Arif, Selasa (4/2/2025).

Dalam Nota Dinas tersebut, terdapat 10 langkah efisiensi yang dilakukan BKN. Di antaranya alokasi BBM maksimal 10 liter per hari kerja. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan alokasi BBM terhitung mulai 1 Februari 2025. Alokasi anggaran jamuan pimpinan ditiadakan.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pihaknya memangkas anggaran perjalanan dinas demi meminimalisasi pengeluaran negara. "Kita juga kena potongan di biaya perjalanan dinas, perjalanan dinas memang tidak efektif sehingga dipangkas," kata Agus usai menggelar rapat pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, belum lama ini.

Kondisi tersebut membuat jajaran TNI harus mengurangi beberapa kegiatan kunjungan yang semula dilakukan oleh pejabat tinggi. Nantinya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk biaya kunjungan dapat dialihkan ke kebutuhan prajurit yang lebih penting seperti pembangunan fasilitas untuk para prajurit.

"kita cari kegiatan-kegiatan yang memang efektif, seperti membangun sarana-sarana barak untuk prajurit, pendidikan, mungkin kita lebih ke situ," jelas dia. Namun demikian, Agus tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah biaya perjalanan dinas TNI yang dipangkas.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement