REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) resmi dibentuk. Rosan meyakini sovereign wealth fund (SWF) tersebut menjadi kekuatan yang besar dalam berkontribusi meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Ini kan sedang berjalan ya, tapi saya meyakini BP Danantara ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian kita ke depannya," kata Rosan dalam acara New Insight on the Business Environment in Indonesia: Exploring the World Bank's Business Ready Report di Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Baca: Mayjen Novi Helmy Prasetya Ditunjuk Jadi Dirut Perum Bulog
Rosan mengatakan, Danantara dipastikan diluncurkan dalam waktu dekat ini. Hal itu tentunya akan dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Sehingga keberjalanan pengembangan investasi di Indonesia menjadi lebih moncer.
Adapun mengenai waktu peluncuran BP Danantara, Rosan hanya memberi kode, segera direalisasikan. Semula, BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada awal November 2024, sebelum berangkat lawatan ke Cina. "Insya Allah bisa diluncurkan dalam waktu segera," ujar Rosan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna. Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pendirian BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan BUMN, baik dari sisi operasional maupun pengelolaan dividen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara adalah upaya strategis untuk mendukung visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan akan membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," ujar Erick di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Pengesahan UU BIMN tidak hanya menekankan pendirian BPI Danantara, tetapi juga membawa sejumlah pembaruan penting. Salah satunya adalah penegasan pengelolaan aset BUMN yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika