Hasan memastikan, ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga yang semuanya berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat. Dalam hal mendukung produktivitas, kata dia, pemerintah memastikan bahwa gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi.

Sementara untuk layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik juga anggarannya tidak dilakukan penyesuaian. Hasan mencontohkan salah satu layanan publik yang dipastikan tidak terdampak oleh efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. Layanan tersebut dipastikan tetap memiliki anggaran khusus.

"Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," kata Hasan.

Terkait dengan kebijakannua, pada Senin (10/2/2025), Presiden RI Prabowo Subianto "menyentil" oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

Dalam sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin, Prabowo mengatakan dirinya tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu yang disebutnya dengan emak-emak.