REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan, tidak akan lagi membuat program sarapan gratis bagi para siswa di Jakarta. Keputusan itu dibuat usai Pramono bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025) sore WIB.

Pramono mengaku, telah berdiskusi dengan Dadan terkait rencana untuk membuat program sarapan gratis di Jakarta. Dalam diskusi itu, sambung dia, disepakati Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan menggelar program yang serupa dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat.

"Apa yang akan kami lakukan di Jakarta? Yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya menjadi, yang pertama adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah," kata Pramono.

Menurut dia, perbaikan kantin itu dilakukan juga untuk mendukun program MBG yang dilaksanakan pemerintah pusat. Pasalnya, kantin sekolah juga bisa digunakan sebagai tempat untuk membuat MBG yang akan disalurkan ke sekolah-sekolah. "Nanti kami akan kerja samakan untuk men-support program makan bergizi gratis," ujar Pramono.

Sementara itu, Dadan mengatakan, wilayah Jakarta ditargetkan akan memiliki 791 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Namun, saat ini baru 33 SPPG yang beroperasi.

Dadan menjelaskan, salah satu kendala yang paling besar di dalam pelaksanaan program MBG masalah infrastruktur, selain masalah anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Dia menyebut, masalah infrastruktur adalah bagian yang paling krusial untuk mempercepat program MBG berjalan di berbagai daerah.

"Alhamdulillah tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi," kata Dadan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika