REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang mensyaratkan prosedur vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos). Pernyataan tersebut disampaikan Dedi untuk merespons kritik dan kesimpangsiuran informasi yang berkembang di media sosial.

"Tidak ada kebijakan vasektomi (untuk menerima bansos)," kata Dedi, Kamis (8/5/2025).

Dedi juga menampik bahwa akan ada rencana penerapan vasektomi. Menurut dia, penerima bansos yang anggota keluarganya banyak diharapkan mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Ia menekankan, program KB tidak hanya berarti vasektomi, melainkan mencakup berbagai metode kontrasepsi yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan keyakinan masing-masing keluarga.

"Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah, pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana," katanya. 

"Dan berkeluarga berencana itu, kalau bisa laki-laki, dan tidak vasektomi saja. kan ada yang lain. Ada pengaman," kata dia, menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika