Selasa 03 Jun 2025 05:35 WIB

Timwas DPR Minta Pemberangkatan Jamaah Haji ke Arafah Berdasarkan Hotel

Menag memastikan saran dari DPR akan dicatat dengan baik.

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan) disaksikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (bawah, kiri), anggota Timwas Haji (dari kiri) Saan Mustopa, Abdul Wachid, Adies Kadir, Marwan Dasopang, mendantangani dokumen kesimpulan hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) di Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025). Rapat tersebut membahas berbagai pelayanan bagi jamaah calon haji Indonesia terutama jelang puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang dimulai pada 5 Juni 2025.
Foto: ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan) disaksikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (bawah, kiri), anggota Timwas Haji (dari kiri) Saan Mustopa, Abdul Wachid, Adies Kadir, Marwan Dasopang, mendantangani dokumen kesimpulan hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) di Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025). Rapat tersebut membahas berbagai pelayanan bagi jamaah calon haji Indonesia terutama jelang puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang dimulai pada 5 Juni 2025.

Laporan Jurnalis Republika Teguh Firmansyah dari Makkah, Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH — Tim Pengawas (Timwas) DPR meminta agar pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dilakukan berbasis hotel terakhir menginap.  Jamaah tidak perlu lagi balik ke hotel asal syarikah seperti yang tertuang dalam edaran Petugas Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi sebelumnya.  

"Berbasis tempat tinggal terakhir eksisting ke Armuzna tidak ada cerita suami terpisah dengan istrinya  dan tidak ada lansia terpisah dengan pendampingnya," ujar Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar di Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2028)  

Baca Juga

Sekadar informasi, dalam edaran terakhir, PPIH Arab Saudi memastikan bahwa jamaah akan bergerak ke Armuzna berdasarkan syarikah dan hotel tempat masing-masing tinggi.  Jamaah yang selama ini tinggal di hotel tak sesuai syarikah dimintak balik ke pemondokan awal, kecuali untuk penggabungan pasangan suami istri dan pendamping baik itu lansia maupun disabilitas.  

Menteri  Agama belum memastikan apakah akan mengikuti desakan dari DPR itu atau sesuai dengan skema yang terdahulu. Jika mengikuti skema DPR artinya petugas tidak perlu lagi memulangkan jamaah nonpenggabungan ke syarikah asal. 

"Semua saran-saran dan harapan bapak ibu DPR kita sudah catat, Kemenag dan tim sudah bekerja secara optimial, semua persolaan muncul terurai cepat," ujar Menag. 

Ia optimistis pelaksanaan haji pada 2024 ini akan berjalan sesuai dengan kenyataan di lapangan. "Kita semua optimistis kita pulang dengan keadaan tersenyum, haji makbul dan mabrur." 

Masalah Nusuk

Dalam rapat tersebut, masalah Nusuk juga diungkit. DPR dan pemerintah meyakinkan bahwa penerbitan kartu Nusuk perlahan sudah diatasi.  Sampai dengan Senin (1/6/2026) sore, jumlah kartu Nusuk yang belum terdistribusikan sudah kurang dari satu persen. Diharapkan sampai dengan Selasa (2/6/2025) masalah Nusuk ini sudah bisa terselesaikan semua.

"Kartu Nusuk sampai besok (Selasa) pukul 20.00 Waktu Arab Saudi, sekarang tidak lebih dari satu persen, syarikat akan bertanggung jawab membuat jamaah ke Armuzna,"  kata Cucun. 

Nusuk merupakan kartu identitas bagi jamaah jaki. Kartu ini menjadi tanda bahwa jamaah itu punya hak untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement